Ke Anggota Komisi XI DPR, Gubri Minta Dana Peremajaan Sawit Rakyat Ditambah

Gubernur Riau Syamsuar melakukan pertemuan dengan anggota Komisi XI DPR RI di hotel Premiere Pekanbaru. Dalam pertemuan tersebut, banyak hal yang dibahas, terutama terkait perkebunan kelapa sawit di Riau.

Syamsuar mengatakan Provinsi Riau merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Berdasarkan data yang ada total luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai 3,3 juta hektare.

"Namun itu belum termasuk lahan yang masuk kawasan hutan, kalau digabungkan bisa mencapai 4 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit di Riau," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/11/2022).

Ia menjelaskan dari jumlah lahan perkebunan kelapa sawit di Riau tersebut, hingga saat ini masih ada yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Dengan demikian, pemerintah tidak dapat memungut pajak, utamanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Karena itu, kami mohon bantuan dari Komisi XI DPR RI untuk ikut menggesa pendataan tersebut. Karena ini peluang untuk mendapatkan uang bagi daerah, kalau hanya pemerintah daerah tentunya akan sulit," ujarnya.

Dijelaskan Syamsuar, perusahaan yang ada tersebut hingga saat ini masih sebatas memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan tidak melanjutkan hingga HGU. Sementara hingga saat ini, sawitnya terus berproduksi.

"Ini tentunya ada peluang untuk mendapatkan uang dari pajak, karena sawitnya juga sudah berproduksi," ucapnya.

Usal Kenaikan Dana PSR

Dalam pertemuan itu juga dibahas soal Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang memberikan dana bantuan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau. Dana yang diberikan berjumlah Rp 30 juta untuk satu hektare kebun kelapa sawit masyarakat.

Menurut Syamsuar, dana bantuan untuk PSR tersebut masih kurang. Pasalnya, saat ini sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM.

"Dengan kondisi inflasi saat ini, dana untuk PSR sebesar Rp 30 juta per hektare dirasa kurang," kata Syamsuar.

Ia menjelaskan selain karena kondisi inflasi, saat ini juga terjadi kenaikan harga pupuk. Hal tersebut cukup menyusahkan petani yang akan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Riau.

"Pupuk juga naik, kalau bisa dana untuk PSR ini ditambah, jangan hanya Rp 30 juta," pintanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mengatakan tujuan utama pihaknya datang ke Riau dalam rangka pengembangan industri kelapa sawit. Karena itu, pihaknya ingin mendengarkan laporan dari semua pihak.

"Kami datang untuk mendengar, baik dari pemerintah daerah, asosiasi petani kelapa sawit dan berbagai pihak lainnya," sebutnya.

Pada pertemuan tersebut, selain dihadiri para anggota Komisi XI DPR, juga hadir perwakilan dari BPDPKS, asosiasi petani kelapa sawit di Riau serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Riau. ADV