.webp)
Bupati Kepulauan Meranti M Adil sedang terlibat perang dingin dengan Gubernur Riau, Syamsuar. Adil terang-terangan menolak kunjungan kerja Syamsuar dan juga menolak hadir di acara yang gelar Pemprov Riau, padahal acara itu ada Mendagri Tito Karnavian.
Pemkab Kepulauan Meranti menyebut aksi M Adil merupakan aksi protes terhadap Syamsuar. Protes itu dilayangkan karena M Adil merasa wilayahnya dianaktirikan oleh Syamsuar.
"Itu bentuk protes terhadap kebijakan Pak Gubernur yang menganaktirikan Meranti. Khususnya dalam pembagian anggaran," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Meranti, Yusran kepada detikSumut, Jumat (11/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahun ini, menurut Yusran Pemkab Kepulauan Meranti hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp 3,8 miliar dari Pemprov Riau, padahal total APBD nya mencapai Rp 10 triliun.
Adil sendiri, lanjut Yusran sudah berulang kali bertemu Syamsuar untuk membicarakan agar ada penambahan bantuan. Namun, hasilnya nihil.
"Dari APBD Rp 10 triliun itu kita dapat Rp 3,8 miliar. Itu perlu dikomunikasikan juga," kata Yusran.
"Sudah duduk dari awal tahun, ketemu di kediaman pak gubernur. Termasuk pada perubahan (perubahan APBD) juga tidak tercantum bantuan anggaran Pemprov ke kita, ya anggaran bankeu, infrastruktur," katanya.
Bukan Masalah Pribadi
Kemudian dia memastikan antara M Adil dan Syamsuar tidak memiliki masalah pribadi. Persoalan ini muncul karena ada perlakuan yang kurang menyenangkan dari Pemprov Riau.
"Tidak ada konflik person. Itu terkait kebijakan pak gubernur saja ke Meranti, dari awal sudah duduk. Waktu itu masih pak Marul Kasmy Plt Sekda," katanya.
Yusran mengaku bahwa Meranti adalah kabupaten dengan angka
kemiskinan tertinggi di Riau. Namun tak pernah ada perhatian khusus dari Pemrov Riau.
"Meranti ini tingkat kemiskinannya miskin, anggaran minim. Tapi kenapa salah satu indikator ini tidak dibantu, dari pusat kami sudah ajukan juga kepada masing-masing kementerian. Cuma bagaimana upaya Pemprov memberikan bantuan sesuai indikasi kemiskinan," katanya.
Pemprov Riau Salurkan Bantuan Keuangan ke Pemkab Meranti Rp 22,1 miliar. Baca Halaman Berikutnya....
"Semestinya bicara berdasarkan data, jangan asumsi yang terkesan tendensius," ujar Erisman dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/11/2022).
Menanggapi pernyataan itu, Erisman mengatakan ada beberapa hal yang perlu diluruskan dari pernyataan Yusran tersebut. Pertama, Yusran menyebut APBD Provinsi Riau TA 2022 sebesar Rp 10 triliun.
"APBD Riau saja dia tak tahu. TA 2022 APBD Riau hanya Rp 8,932 triliun, bukan Rp 10 triliun. Itu saja sudah salah," tutur Erisman.
Kedua, menurut Erisman, bantuan keuangan yang disalurkan Pemprov Riau ke Meranti melalui APBD TA 2022 sesuai data dari Bappedalitbang Provinsi Riau bukan Rp 3,8 miliar, melainkan Rp 22.186.552.000.
"Ini naik dari tahun 2021 lalu yang hanya sebesar Rp 19.774.133.000, merupakan bankeu dan bantuan keluarga miskin," sambungnya.
Erisman menjelaskan bankeu itu disalurkan berdasarkan indikator yang jelas, dan bukan sekehendak hati saja.
"Tak bisa semaunya saja. Bankeu itu kan ada indikatornya. Misalnya bankeu untuk guru bantu. Tentu berdasarkan jumlah guru bantu di kabupaten terkait. Kalau banyak terdata, tentu lebih besar. Begitupun sebaliknya," jelasnya.
Erisman menegaskan kemajuan daerah bisa dicapai dengan sinergi dan koordinasi yang baik, bukan dengan cara saling menjatuhkan.
"Semestinya kita jalin kerja sama yang baik. Sinergi dan kolaborasi yang baik. Hanya dengan begitu berbagai persoalan yang ada bisa dicarikan solusinya. Kalau saling salah-menyalah, apalagi tidak objektif, ya mau kita bawa kemana kampung kita nih," ucapnya.
Simak Video "Video: Viral Becak Motor Freestyle di Depan Polisi, Pelaku Dicari"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)
