Gubernur Riau Syamsuar telah tegas membantah menganaktirikan warga di Kabupaten Kepulauan Meranti. Bantahan itu karena disebut jadi pemicu panasnya hubungan dengan Bupati Meranti, Muhammad Adil.
Syamsuar mengaku Pemprov Riau sudah mengucurkan dana ke Pemkab Meranti. Dana dikucurkan untuk kesehatan hingga bantuan guru bantu yang seharusnya jadi tanggung jawab Pemkab.
Syamsuar pun memberi beberapa contoh bantuan Pemprov Riau ke Meranti, salah satunya soal dana BPJS Kesehatan. Di mana untuk bantuan BPJS Kesehatan, 55 persen dananya adalah dari APBD Pemprov Riau.
"BPJS Kesehatan itu yang gratis pakai KTP itu saja 55 persen dari Riau. Kita selebihnya, baru BPJS saja," kata Syamsuar, Jumat (11/11) kemarin.
Selain itu ada pula soal rumah layak huni dan bantuan anak. Termasuk bantuan ke guru tingkat SD dan SMP yang harusnya menjadi kewenangan Pemkab Kepulauan Meranti.
"Belum lagi rumah layak huni, anak-anak sekolah tidak mampu SMA-SMK itu kan dibiayai Pemprov Riau. Ada guru bantu untuk SD, SMP kan dibantu juga. Padahal itu wewenang bupati," kata politisi Golkar tersebut.
"Tidak benar itu, angkanya asal ngomong saja itu. Semua ada di Bappeda," tegas Syamsuar.
detikSumut pun kemudian mendapatkan data bantuan Pemprov Riau ke Pemkab Meranti. Data itu didapat dari Kepala Badan Bappedalitbang Provinsi Riau, Emri Juli Harnis, hari ini, Sabtu (12/11/2022).
Di situ tertuang Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan yang lokasinya di kabupaten/kota. Pada tahun 2022 alokasi anggaran keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun 2022 sebesar Rp 130,20 miliar.
Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp 73,81 miliar. Pemerintah Provinsi Riau dari tahun 2019 ikut berperan aktif untuk bersama-sama melaksanakan pembangunan di Kabupaten Meranti.
Berbagai program pun telah diluncurkan. Termasuk dalam pengalokasian pagu indikatif program dan kegiatan prioritas dalam pencapaian target kinerja dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Program-program tersebut antara lain, alokasi Bantuan Keuangan Khusus Desa dari tahun 2019-2022 mencapai Rp 50,26 miliat bagi 96 desa di Kabupaten Meranti. Ada lagi alokasi Bantuan Keuangan untuk kecamatan dari 2019-2022 sebesar Rp 3,6 miliar untuk 9 kecamatan.
Sedangan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan alokasi dari tahun 2019-2022 mencapai Rp, 89,48 miliar. Termasuk didalamnya pembangunan rumah layak huni sebanyak 335 unit dari tahun 2019-2022.
Selanjutnya untuk program kesehatan, pemerintah Provinsi Riau berkomitmen dengan berperan aktif untuk mewujudkan UHC, dengan ikut membiayai kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) dengan membiayai 55 persen. Sedangkan pemerintah Kabupaten atau kota hanya 45 persen.
Untuk tahun 2022 pemerintah provinsi Riau juga sudah mengalokasi untuk Kabupaten Meranti sebesar Rp 5.02 miliar bagi 2.6141 jiwa. Maka total pembiayaan PBI dari tahun 2019-2022 sebesar Rp 21.57 miliar.
Program lain juga dilaksanakan di sektor pendidikan melalui pembangunan sarana danprasarana baik pembangunan labor, ruang kelas baru dan sarana lainya dan bantuan Bosda. Untuk program Bosda sendiri alokasi yang diberikan oleh Provinsi Riau tahun 2022 mencapai Rp 9,9 miliar bagi lebih kurang 6 ribuan siswa.
Itu artinya total bantuan Bosda yang disampaikan dari tahun 2020-2022 sebesar Rp 29, 60 miliar. Pemerintah provinsi juga menyediakan bantuan untuk guru bantu dalam bentuk bantuan keuangan.
Pada tahun 2022 bantuan guru bantu sebesar Rp 1,56 miliar bagi 65 orang. Total bantuan yang diberikan dari tahun 2019-2022 sebesar Rp 6,98 miliar. Namun ada juga program lain sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Meranti.
Simak Video "Video: Pacu Jalur Mendunia, Penarinya Diangkat Jadi Duta Pariwisata"
(ras/dpw)