.webp)
Gabungan relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) seri ke VI di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Kegiatan itu mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa di kampus tersebut.
Belasan mahasiswa yang mengatasnamakan BEM-KM menggelar aksi di depan lokasi acara. Mereka memprotes pelaksanaan Musra di areal kampus.
Massa membawa sejumlah spanduk penolakan Musra. Antara lain bertuliskan #stop politisasi kampus, auditorium bukan tempat kampanye, UNP bersih dari politik praktis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menolak keras kegiatan-kegiatan kampanye di kampus," kata Irwandi, Presiden Mahasiswa UNP dalam orasinya, Minggu (6/11/2022).
Sejumlah orang dengan tanda pengenal sebagai panitia Musra berusaha menjelaskan bahwa kegiatan Musra sudah melewati prosedur, namun para mahasiswa tetap bergeming dan melanjutkan orasi.
 Spanduk penolakan Musra Pro Jokowi di UNP. Foto: Jeka Kampai/detikSumut |
Puas berorasi di luar, mereka kemudian diperkenankan untuk masuk ruangan dan melihat langsung jalannya kegiatan. Saat itu, sedang berlangsung acara pembukaan.
Tak lama setelah kegiatan pembukaan selesai, mahasiswa bersama-sama kembali meninggalkan ruangan.
"Niat kami bukan untuk membuat rusuh, tapi kami ingin menegaskan bahwa tidak boleh ada agenda politik di kampus. Kami menolak penyalahgunaan fasilitas kampus untuk kegiatan-kegiatan politik. Kami juga menuntut rektor UNP untuk lebih selektif dalam pengelolaan fasilitas kampus," lanjut Irwandi sebelum meninggalkan ruangan.
Musra seri ke-VI dibuka oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dihadiri Sekjen Projo, Handoko dan anggota DPR-RI asal Sunatera Barat Barat, Andre Rosiade.
Musra sendiri digelar oleh 18 organisasi relawan Jokowi yakni Projo, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Bara JP, Seknas Jokowi, RKIH, RPJB, Kornas Jokowi, Sekber Jokowi, GK, Almisbhat, Duta Jokowi, Indeks, KIB, GAPURA, Sedulur Jokowi, DutaJokowi, JAMAN, Maluku Satu Hati.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari calon pemimpin Indonesia ke depan, guna melanjutkan agenda kerakyatan sesuai yang telah dilakukan Jokowi selama ini.
(astj/astj)
