Ketua Fraksi Golkar Sumut Tegaskan Kebijakan Fraksi Prioritaskan Rakyat

Ketua Fraksi Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut) Dhody Thahir menyampaikan sangat penting bagi pemerintah untuk dapat membuat kebijakan yang tepat. Apalagi kebijakan itu dibuat di tengah imbas kenaikan harga BBM yang sedang dirasakan.

"Berdasarkan hitungan kami, perbaikan jalan lebih memberikan efek kepada rakyat dan memberikan manfaat yang lebih tinggi kepada rakyat daripada pembangunan jalan baru. Kebijakan yang tepat sangatlah penting di saat masyarakat sedang merasakan imbas kenaikan harga BBM" ujar Dhody dalam keterangan tertulis, Jumat (23/9/2022).

Dhody juga menyampaikan dengan jumlah pengeluaran anggaran yang sama, perbaikan jalan akan memberikan manfaat kepada rakyat yang lebih banyak dapat dinikmati warga provinsi Sumut.

Menurut Dhody, pembangunan jalan baru dengan anggaran Rp 2,7 triliun bukan menjadi prioritas, karena jalan di provinsi Sumatera Utara kualitasnya masih belum baik pada umumnya, sehingga perbaikan jalan yang ada masih lebih urgent dibandingkan pembangunan jalan baru.

"Dengan jumlah pengeluaran anggaran yang sama, perbaikan jalan, sekolah, puskesmas, perumahan yang layak, juga bantuan sosial akan memberikan keadilan kepada rakyat yang lebih banyak dapat dinikmati warga provinsi Sumut," kata Dhody.

Menurut Dhody, dalam keadaan sumber daya yang terbatas, ada baiknya penggunaan anggaran diprioritaskan untuk hal-hal yang lebih memberikan efek multiplier ekonomi.

Dhody menilai perbaikan jalan akan lebih cepat dirasakan hasilnya dan langsung dapat mendorong tingkat produktivitas kegiatan ekonomi, yang saat ini sangat dibutuhkan segera.

"Fraksi Golkar prioritaskan kesejahteraan rakyat menimbang bahwa perbaikan infrastruktur jalan lebih baik untuk ditingkatkan dibandingkan pembangunan proyek baru skala nasional. Kesejahteraan rakyat selalu menjadi prioritas tertinggi, apalagi pada kondisi ekonomi saat ini," ucap Dhody.

Sikap ini dirasa juga sudah sejalan dengan pemerintah pusat yang meminta pemerintah provinsi menggunakan APBD sebagai sumber bantalan sosial.

"Dengan adanya imbas kenaikkan harga BBM, pemerintah pusat juga meminta pemerintah provinsi menggunakan APBD sebagai sumber bantalan sosial yang diatur oleh payung hukum yang ada. Sedangkan dalam keadaan yang sulit, sebaiknya penggunaan anggaran diprioritaskan untuk hal-hal yang lebih segera memberikan efek kepada rakyat" tutur Dhody.

Dhody menegaskan kesejahteraan rakyat seharusnya selalu menjadi prioritas tertinggi, apalagi pada kondisi ekonomi saat ini. Plus, proyek multi years atau tahun jamak tidak boleh melampaui masa jabatan kepala daerah.