Jokowi Minta Kepala Daerah Gunakan APBD untuk Tekan Inflasi

Sumatera Barat

Jokowi Minta Kepala Daerah Gunakan APBD untuk Tekan Inflasi

Inkana Putri - detikSumut
Selasa, 13 Sep 2022 09:52 WIB
Pemprov Sumbar
Foto: Pemprov Sumbar
Jakarta -

Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi bersama 5 kepala daerah dan 12 bupati dan walikota se-Indonesia bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (12/9). Adapun pertemuan tersebut membahas soal pengendalian inflasi di daerah.

Dalam arahannya, Jokowi meminta kepala daerah agar menggunakan anggaran belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing. Jokowi menyampaikan kenaikan bahan pangan juga dapat ditekan melalui peran Pemda dalam membantu biaya transportasi sehingga harga bahan pangan di petani tetap sama dengan harga di pasar.

Selain itu, Presiden mengingatkan kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi, terutama harga bahan pangan. Terlebih bahan pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam hal ini, kenaikan harga pangan akan berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan di daerah. Meskipun kenaikan harga bahan pangan berkisar Rp 200 hingga Rp 500, Jokowi mengingatkan agar inflasi harus segera diintervensi oleh pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah jangan ragu dalam mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM)," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Selasa (13/9/2022).

ADVERTISEMENT

Jokowi menambahkan saat ini payung hukum sudah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Mengingat kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar, Pemda diminta agar menggunakan dua persen dari komponen anggaran dalam APBD. Pertama, dana transfer umum yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH); kedua dana alokasi umum (DAU) untuk menyelesaikan persoalan akibat penyesuaian harga BBM.

"Dana tersebut dapat digunakan pemda untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat penyesuaian BBM, seperti nelayan, tukang ojek, hingga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," pungkasnya.

Sebagai informasi, pertemuan ini turut dihadiri Gubernur Jambi, Gubernur Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan 12 bupati dan walikota se-Indonesia lainnya. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Jokowi ini itu juga diikuti secara tatap maya oleh 28 kepala daerah dan 34 bupati dan walikota se-Indonesia.

Turut hadir mendampingi presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, deputi bidang perekonomian sekretariat kabinet, deputi bidang dukungan kerja kabinet sekretariat kabinet dan koordinator staf khusus presiden Ari Dwipayana.




(ega/ega)


Hide Ads