.webp)
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan pihaknya telah berhasil menekan angka inflasi hingga turun menjadi 7,1%. Ia mengatakan Pemprov Sumbar akan mengupayakan agar angka inflasi dapat berada di bawah 5%.
Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Loka Kretagama Lantai 3 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, Kamis (1/9). Rapat khusus tersebut bertujuan membahas tentang upaya menekan laju inflasi yang terjadi di Indonesia.
"Pemerintah sumbar telah berupaya menekan lajunya inflasi. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya telah terjadi deflasi. Angka inflasi di Sumatera barat turun di 7,1 persen. Hal ini akan terus diupayakan hingga angka inflasi berada dibawah 5 persen," ungkap Mahyeldi dalam keterangan tertulis, Jumat (2/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Airlangga menuturkan angka inflasi pada bulan Agustus 2022 secara nasional tercatat sebesar 4,69%.
"Dibandingkan dengan bulan sebelumnya terjadi deflasi 0,21%," ujar Airlangga.
Ia menyebut capaian ini terealisasi berkat upaya ekstra yang dilakukan pemerintah. Hal ini sesuai dengan arahan presiden untuk menjaga stabilitas harga dan capaian inflasi 2022. Tim Pengendalian Inflasi Pusat juga telah mengirim surat kepada seluruh gubernur untuk memperkuat TPID.
"TPID ini tercermin dari inflasi volatile food yang sudah mengalami deflasi 2,9%. Kemarin angkanya di 11,7%. Ini terbantu panen merata dan penurunan harga komoditas bawang merah," tambahnya.
Airlangga menjelaskan secara spasial, 66 kabupaten/kota mengalami inflasi di atas nasional. Angka ini turun dari sebelumnya yang mencapai 69 kabupaten/kota. Sementara itu di tingkat provinsi, tercatat 27 provinsi yang inflasinya masih di atas nasional.
Lebih lanjut, Airlangga memaparkan angka inflasi di Provinsi Jambi masih di 7,7%, Sumbar di 7,1%, Riau di 5,8%, Bangka Belitung di 6,37% dan Aceh di 6,33%. Sedangkan, inflasi di Sumatera Selatan tercatat 5,04% dan Kalimantan Tengah sebesar 6,94%.
"Gubernur yang angka inflasinya di atas nasional diminta menurunkan inflasi pada bulan-bulan depan. Dengan angka di bawah 5%," imbuhnya.
Airlangga menjabarkan berbagai rekomendasi aksi TPIP-TPID yang dapat diambil dalam rangka extra effort stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Di antaranya, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan supply komoditas, pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders dan pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi.
Selain itu, percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun serta penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.
"Dibantu oleh Badan Pangan Nasional, direkomendasikan juga penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU)," terang Airlangga.
Adapun rekomendasi lain yakni melalui upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID lewat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.
"Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5%," pungkas Airlangga.
Dalam rapat tersebut turut hadir Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, Sesmenko Bidang Perekonomian, Deputi I Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kepala BKF Kementerian Keuangan, Tim Asistensi, Staf Ahli, Staf Khusus, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pangan Nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain itu, hadir pula kepala daerah dari beberapa provinsi, yaitu Jambi, Riau, Aceh, Bangka Belitung, Papua, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah serta kepala daerah lainnya secara daring/zoom meeting.
(prf/ega)
