BP2MI dan Pemprov Riau Bakal Perketat Pengawasan PMI Ilegal

Raja Adil Siregar - detikSumut
Selasa, 02 Agu 2022 23:59 WIB
Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Lasro Simbolon
Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Lasro Simbolon (Raja Adil/detikSumut)
Pekanbaru -

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) saat ini mulai merapatkan barisan untuk mencegah berangkatnya pekerja secara ilegal. Salah satunya dengan membentuk satgas untuk pencegahan.

"Ini rakortas untuk merapatkan barisan. Di Riau ini karena perbatasan, karena di sini ada kerawanan praktek kotor, bisnis ilegal dan gubernur tadi semangat," kata Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Lasro Simbolon di Balai Serindit Pemprov Riau, Selasa (2/8/2022).

Larso mengatakan bahwa UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan amanat bagi berbagai komponen. Termasuk hingga ke tingkat kabupaten dan kota.


"Ini sebagai tugas penting, karena ternyata di undang-undang ini, untuk pertama kali digariskan mandat dari pemerintah pusat, digariskan mandat dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, bahkan hingga pemerintah desa," katanya.

Lasro mengatakan UU yang baru tentang pelindungan PMI itu bersifat reformis dan revolusioner. Di mana kehadiran negara sangat dibutuhkan sejak awal hingga PMI bekerja. Termasuk soal upah layah dan perlindungan hukum.

"Undang-undang ini sangat reformis dan revolusioner. Menjanjikan kehadiran negara melindungi sejak pra penempatan, selama penempatan di negara tempat bekerja, dan setelah kembali. Tidak saja mencakup pelindungan hukum, tapi juga mencakup pelindungan sosial dan ekonomi," katanya.

Sementara terkait maraknya PMI ilegal dari luar Sumatera, Lasro memastikan bakal melakukan penegakan hukum bersama Satgas. Termasuk penggrebekan hingga ke lokasi penampungan.

"Kita akan memantau, mencekal, penggerebekan dan membangun kesadaran bersama untuk juga penegakan hukum yang terdiri dari berbagai instansi. Itu karena memang mereka berangkatnya sendiri, mereka cari-cari jalan tikus. Tetapi itu tetap akan kita tindak bersama," kata Lasro.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan dalam meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar bisa bersaing di dunia kerja penting untuk diberi pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Hal tersebut juga dalam rangka agar PMI memiliki kompetensi yang mumpuni dan tidak mudah dibodoh-bodohi oleh pengusaha atau pemilik perusahaan di negara tempat bekerja.

"Kita harus melakukan perlindungan terhadap mereka. Berikan perlindungan maksimal terhadap PMI dengan cara juga meningkatkan skil dan kemampuan," kata Syamsuar.

Syamsuar mengaku banyak pekerja migran curhat kepadanya, karena dikembalikan oleh negara tempatnya bekerja. Sehingga menurutnya, ada tanggungjawab sosial bagi pemerintah untuk melindungi dan memberikan pelatihan bagi PMI.

"Saya minta bantu dengan BP2MI, kalau kita mau melindungi PMI, berikan pelatihan ke mereka," katanya.

Syamsuar bahkan menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Dumai juga untuk pelatihan para PMI yang bekerja di luar negeri. BLK itu juga bisa digunakan PMI se Sumatera.

"Kalau mereka (PMI) sudah memiliki pelatihan, mereka tak bisa lagi diperbodoh oleh perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja," tutupnya.



Simak Video "Warga di Pekanbaru Cekcok Gegara Gangguan Suara Toa Masjid"
[Gambas:Video 20detik]
(ras/afb)