Jawa Tengah

Konten YouTube Bisa Jadi Jaminan Ngutang ke Bank Loh!

Tim detikJateng - detikSumut
Kamis, 21 Jul 2022 16:28 WIB
Menkumham Yasonna Laoly
Foto: Menkumham Yasonna (Foto: Karin/detikcom)
Yogyakarta -

detikers sudah tahu belum kalau konten YouTube bisa jadi jaminan untuk ngutang atau pinjam uang ke bank. Kalau belum, simak penjelasannya, karena ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh YouTuber yang ingin 'menggadaikan' kontenya ke bank.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif pada 12 Juli 2022. Peraturan tersebut mengatur beberapa hal, di antaranya terkait skema pembiayaan yang dapat diperoleh oleh pelaku ekonomi kreatif melalui lembaga keuangan bank yang berbasis kekayaan intelektual.

"Artinya sertifikat kekayaan intelektual dapat dijaminkan di bank sebagai fidusia," kata Yasonna dikutip dari detikJateng Kamis (21/7/2022).


Kekayaan intelektual yang bisa didaftarkan, kata Yasonna, seperti merek hingga hak cipta lagu yang sudah diunggah di platform YouTube. Jika konten YouTube itu menembus jutaan penonton maka sertifikat HAKI-nya laku untuk jaminan pinjaman bank."Jadi kalau kita punya sertifikat kekayaan intelektual atau merek atau hak cipta lagu kah, kalau sudah lagu kita ciptakan masuk ke YouTube kalau dia sudah jutaan viewers itu sertifikat sudah punya nilai jual," tutur politisi PDIP ini.

"Jadi kalau kita tiba-tiba membutuhkan uang, kita bisa gadaikan di bank. Itu bentuk perlindungan, bentuk keberpihakan pemerintah untuk melindungi hak kekayaan intelektual," sambung Yasonna.

Tak hanya itu, jika nilai kekayaan intelektual yang telah didaftarkan besar, maka semakin tinggi pula masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan jaminan sertifikat HAKI.

"Sertifikat hak kekayaan intelektual kita bisa jadi jaminan fidusia nantinya lembaga keuangan akan menentukan nilai kekayaan intelektual. Makin tinggi nilai ekonomi dari karya cipta maka nilai dari pinjaman pun akan semakin besar. Peraturan tersebut juga menyatakan kekayaan intelektual harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual," ujarnya.



Simak Video "168 Ribu Narapidana Peroleh Remisi di Hari Kemerdekaan"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)