.webp)
Nasib guru honorer di Kota Medan jadi tidak menentu akibat hadirnya guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Bahkan di beberapa sekolah, guru honorer justru diberhentikan oleh kepala sekolah setelah masuknya PPPK.
Ketua Forum Guru Tidak Tetap (FGTT) Kota Medan Rahmah Nasution berharap agar DPRD Medan merespon dan mengambil sikap terkait adanya kebijakan pihak sekolah atau Dinas Pendidikan Kota Medan yang merugikan guru honorer.
"Kita berharap ada pertimbangan bagi guru yang telah mengabdi di Kota Medan," ujar Rahmah saat aksi di depan gedung DPRD Medan, Senin (27/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Guru honorer, kata dia, juga mendesak Kadis Pendidikan Kota Medan untuk segera mengeluarkan surat keputusan (SK) guru honorer.
"Guru honor minta dinas pendidikan agar kepala sekolah tidak semena-mena melakukan pemecatan terhadap guru honor akibat masuknya guru PPPK," katanya.
Rahmah juga berharap agar Dinas Pendidikan Kota Medan segera melakukan pemetaan kebutuhan guru. "Bagi guru yang tidak mendapat dan tidak memenuhi jam mengajar hendaknya dilakukan rotasi per kecamatan," harapnya.
Bukan hanya itu, guru honorer juga meminta agar dana insentif tahun anggaran 2022 dan 2023 dinaikkan. Begitu juga soal penambahan formasi guru Bahasa Inggris dan guru agama untuk PPPK tahap 3 Tahun 2022 dan PPPK Tahun 2023 supaya ditambah.
Selanjutnya guru honorer pun diterima Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala.
(afb/afb)
