Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldi meminta pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi di era revolusi industri. Adaptasi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran agar tidak terjadi kebocoran.
Hal tersebut diungkapkan oleh Audy Joinaldi saat membuka Seminar Keuangan Daerah dan Reformasi Birokrasi di Auditorium Gubernuran, Selasa (14/6) yang dihadiri Kepala OPD dan Badan Pengelola Keuangan dari seluruh Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat.
"Konsep money follow function dan money follow program, sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, oleh karena itu, pengarusutamaan penganggaran OPD Pemprov sudah kita arahkan, agar setiap pengeluaran anggaran harus mendukung pencapaian kinerja yang telah ditargetkan. Money follow result," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menuturkan berbagai perubahan yang muncul, menuntut terjadinya otomatisasi pelayanan publik yang memotong rantai birokrasi demi kinerja pemerintah yang lebih baik. Sehingga birokrasi menjadi lebih sederhana dan bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
"Oleh karena itu, sistem birokrasi kita di Sumatera Barat, perlu mengadopsi penerapan paradigma agile bureaucracy ini agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berbiaya murah serta sangat memihak kepada masyarakat luas," ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Manajemen Perubahan dan Inovasi IPB Syamsul Maarif mengatakan agar pengelolaan keuangan dan reformasi birokrasi berjalan maksimal maka harus dimulai dari penerapan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
"Kinerja keuangan pemerintah itu adalah sebagai akibat dari SDM yang baik, sistem birokrasi yang bagus, menghadirkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dengan itu lah maka kinerja keuangan dapat dinilai bagus," kata Syamsul.
Di sisi lain, Ketua Indonesia Economist Association (ISEI) Bogor Raya dari Sekolah Bisnis IPB Noer Azam Achsani mengatakan Sumbar memiliki potensi besar yang dikembangkan di sektor ekonomi. Sebab ekonomi Sumbar tumbuh melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk memaksimal pertumbuhan ekonomi tersebut, Noer Azam menyarankan agar Pemprov Sumbar menggenjot sektor pariwisata dan pertanian.
"Sektor pariwisata di Sumbar memiliki pertumbuhan sebesar 13 persen tertinggi sepanjang triwulan pertama tahun ini, sementara sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap perekonomian Sumatera Barat dengan kontribusi sebesar 25.8 persen pada tahun 2021 lalu," tutupnya.
(akd/ega)