.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan akan merombak kabinet dalam waktu dekat. Isu reshuffle kabinet itu memancing reaksi dari sejumlah partai dan politikus. PAN bahkan berspekulasi akan ada nama besar yang terguling dari kabinet.
Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibobo menilai, nama besar yang akan terguling dari kabinet bisa memicu domino politik nasional.
"Tapi kalau disebut efek domino ya ada kaitannya sama parpol dong, mungkin jadi ketua parpol yang memang digusur, mungkin Airlangga atau sahabat dekatnnya Pak Jokowi Luhut, Luhut Binsar Pandjaitan. Tapi kalau saya prediksi kalau sampai bilang efek domino ya ketua parpol, ketua parpol ada Airlangga, Suharso Monoarfa," jelas Dradjad dikutip dari detikNews, Selasa (14/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal itu, pengamat politik dari lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) berpendapat bahwa yang tergabung dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin adalah nama besar semua.
"Di kabinet mah namanya besar semua, kalau kemudian nama besar itu misalnya diterjemahkan oleh Mas Dradjad sebagai nama-nama yang nyapres berarti yang sibuk akrobat itu nama-nama besarnya, siapa aja yang sibuk nyapres? Erick Thohir, Moeldoko, tahu-tahu nama-nama lain mungkin," kata Hensat, Senin kemarin.
Lalu ada kategori nama besar lain menurut Hensat. Mereka adalah para menteri yang dinilai dekat dengan Presiden Jokowi.
"Nah kategori nama besar ini apa? Kalau yang dekat dengan Pak Jokowi kan ada LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), Erick Thohir, Bahlil, apakah itu yang disebut-sebut nama besar?" jelasnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, menilai nama besar yang memicu efek domino politik adalah menteri yang menjadi pimpinan partai politik. Baik itu ketua umum parpol atau sekjen.
"Cuma pertanyaannya adalah apakah pernyataan Pak Dradjad itu bisa dipertangungjawabkan atau tidak? atau hanya sebatas gosip politik biasa," tutur dia.
Jokowi dinilai akan mengambil risiko ekstrem jika mencopot nama-nama besar itu sebagai menteri. Adi mengatakan Jokowi masih butuh dukungan politik hingga masa jabatannya berakhir.
"Cuma pertanyaannya adalah apa betul presiden akan mengambil risiko yang cukup ekstrem di tengah kebutuhan dukungan politik sampai 2024. Karena apapun judulnya, dukungan politik sampai 2024 tetap dibutuhkan oleh presiden, di tengah presiden belakangan ini diseret-seret terkait dukungan politik di Pilpres," jelasya.
Menurut Aldin, selama ini seringkali bergulir isu reshuffle kabinet. Namun perombakan kabinet Jokowi itu tak juga terjadi.
"Ya kan dari dulu tentang reshuffle juga dari istana, tentang nama-nama orang yang beredar juga dari Istana, tentang PAN dapat 1 menteri 1 wakil menteri juga dari Istana, itu sejak setahun yang lalu sampai sekarang nggak pernah terbukti," kata dia.
(dpw/dpw)
