.webp)
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan saat ini bupati dan wali kota yang ada di Sumut sudah mulai waras. Apa alasannya?
Edy menyampaikan hal itu saat acara Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Sumatera Utara di Medan. Dalam acara itu, Edy awalnya mengecek kehadiran bupati dan wali kota dalam acara.
"Ini bupati, wali kota hadir semua? Coba bupati, wali kota mohon berdiri," kata Edy dalam sambutannya, Selasa (31/5/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah mengecek kehadiran bupati dan wali kota itu, Edy kemudian menyampaikan peran mereka sebagai pejabat politik. Edy mengatakan di tangan pejabat politik ini lah kekuasaan itu berada.
"Kelola pemerintahan itu adalah berada dalam kekuasaan pejabat politik, pejabat politik itu siapa? Presiden, gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa," tutur Edy.
Edy menyebut camat tidak termasuk dalam kategori pejabat politik karena merupakan penunjukan dari bupati atau wali kota, bukan hasil pemilihan langsung oleh rakyat. Karena penunjukan itu, kata Edy, camat jadi tidak takut dengan gubernur.
"Camat berbeda, karena camat itu ditunjuk oleh bupati dan wali kota. Makanya camat itu enggak takut sama gubernur. Karena yang bisa memendekkan umurnya camat itu bupati wali kota," sambungnya.
Edy menambahkan, pihak lain yang ditakuti camat adalah Kapolda dan Kajati. Hal ini karena berkaitan dengan persoalan hukum yang dapat menjerat mereka.
"Sama Kajati takut, sama Kapolda takut dia, sama Pangdam, tunggu dulu. Memang kita ini paling takut kalau itu berperan penting," tuturnya.
Bukan hanya camat, Edy mengatakan bupati dan wali kota juga lebih takut kepada Kapolda dan Kajati. Hal ini yang membuat para pimpinan daerah itu sering tidak hadir jika diundang dirinya atau Pangdam, tapi pasti hadir jika diundang Kapolda atau Kajati.
"Kalau yang undang Pangdam, belum tentu datang, kalau yang ngundang Kapolda sama Kajati, diundangnya Selasa, hari Minggu sudah hadir itu," sebutnya.
Edy menjelaskan dalam acara hari ini situasinya berbeda, yaitu bupati dan wali kota banyak yang hadir walau pun yang mengundang adalah Pangdam. Edy mengatakan bupati dan wali kota sudah mulai waras karena menghadiri undangan dari Pangdam tersebut.
"Saya enggak tahu Ismail kok sekarang Pangdam yang disuruh undang, untunglah saat ini bupati dan wali kota sudah mulai waras, mulai sehat dia," jelasnya.
Menurut Edy, memang seharusnya bupati dan wali kota itu hadir jika ada undangan. Edy mengingatkan undangan itu dihadiri bukan karena siapa yang mengundang, tapi apa yang ikut dibahas dalam pertemuan itu.
"Persoalannya bukan soal siapa yang ngundang, tapi apa yang kita diskusikan untuk kepentingan rakyat," paparnya.
(afb/afb)
