Aceh

Kemendagri Diminta Pertemukan Pemprov Aceh-Sumut Cegah Gesekan

Agus Setyadi - detikSumut
Selasa, 24 Mei 2022 14:31 WIB
Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin (Agus Setyadi-detikcom)
Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin (Agus Setyadi-detikcom)
Banda Aceh -

Empat pulau di Kecamatan Singkil Utara, Aceh Utara ditetapkan masuk ke wilayah Sumatera Utara. Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin meminta Kemendagri memfasilitasi pertemuan Pemerintah Aceh dengan Sumut untuk menyelesaikan masalah tersebut guna mencegah terjadinya gesekan.

"Kita meminta pihak Kemendagri untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Sumut agar tidak terjadi gesekan yang bisa mengganggu keharmonisan yang sudah terbangun selama ini," kata Safaruddin dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).

Dia mengatakan, hubungan Aceh dengan Sumut selama ini terjalin dengan baik. Bahkan kedua daerah ini sama-sama sedang melakukan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.


"Selama persiapan PON dan bentuk kegiatan lain dengan Pemerintah Sumut, belum pernah ada gesekan apapun. Jangan sempat ini menjadi pintu persoalan baru, sehingga komunikasi yang baik di antara dua provinsi ini menjadi rusak," jelas Safaruddin.

Selain itu, Safaruddin juga mengajak Pemerintah Aceh dan Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD RI asal Aceh segera melakukan advokasi ke Kemendagri. Advokasi dilakukan untuk mengembalikan keempat pulau itu menjadi milik Tanah Rencong.

"Kita harus melakukan koordinasi dengan Kemendagri perihal status keempat pulau tersebut. Apa yang membuat keempat pulau itu menjadi milik Sumatera Utara," jelas Sekretaris Partai Gerindra itu.

"Kita tidak perlu memperdebatkan siapa salah. Sekarang segera lakukan advokasi. DPRA dengan semangat yang kita miliki mengajak Pemerintah Aceh untuk lakukan advokasi secara bersama-sama," lanjutnya.

Menurutnya, keempat pulau tersebut telah ditetapkan masuk ke wilayah Sumut berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tertanggal 14 Februari 2022. Keempat tersebut yakni Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Dia menilai, keluarnya Kepmendagri itu menandakan adanya miskomunikasi antara Pemerintah Aceh dengan Kemendagri dalam mempertahankan status empat pulau tersebut. Padahal Pemerintah Aceh disebut telah berkali-kali menyurati Kemendagri terkait persoalan itu.

"Makanya saya mengajak teman-teman DPRA, ayo bentuk tim bersama Pemerintah Aceh melakukan advokasi ke Kemendagri," katanya.

Dia meminta semua pihak tidak saling menyalahkan, apalagi menghakimi. Menurutnya yang dibutuhkan sekarang yakni kerja kolaboratif untuk mengembalikan status empat pulau tersebut.

"Ini bicara wibawa dan juga bicara konstitusional, hak dari wilayah yang dimiliki sesuai dengan MoU dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Batas wilayah itu yang harus kita hormati. Kita pegangnya tapal batas sesuai MoU Helsinki pada angka 1.1.4 yaitu perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956," ungkap Safaruddin.

Sebelumnya, Empat pulau Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, Aceh diklaim masuk ke wilayah Sumatera Utara (Sumut). Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyurati Kemendagri agar pulau tersebut tetap milik Tanah Rencong.

"Pemerintah Aceh sangat konsen untuk mempertahankan keberadaan empat pulau yang diklaim oleh Pemprov Sumut tersebut. Sejumlah upaya telah dilakukan Gubernur Aceh selama ini terkait pulau tersebut," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Aliman dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (22/5).



Simak Video "Gempa M 5,2 Guncang Banda Aceh, Tak Berpotensi Tsunami"
[Gambas:Video 20detik]
(astj/astj)