Ada Isu NII di Sumbar, Gubernur: Saya Ada di Depan Perangi Radikalisme

Mabes Polri menyebutkan saat ini ada 1.125 orang anggota jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Sumatera Barat (Sumbar) yang berencana menggulingkan pemerintahan sebelum 2024. Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi menilai informasi itu perlu dipastikan apakah yang dimaksud betul orang Sumbar atau bukan.

Pasalnya, lanjut Mahyeldi, sepanjang sejarah Ranah Minang dan Sumatera Barat pada umumnya, tidak ada bibit-bibit pemberontakan. Bahkan sebaliknya, tinta emas sejarah bangsa ini telah mencatat orang Sumbar sebagai para pahlawan pemersatu.

"PRRI hanya sebatas menyampaikan kritikan terhadap kebijakan pusat, bukan hendak berpisah dari NKRI. Masyarakat Sumbar adalah yang terdepan untuk menangkal radikalisme. Kecintaannya pada NKRI telah dibuktikan melalui berbagai peristiwa sejarah bangsa ini. Saya sebagai gubernur akan berada di depan memerangi radikalisme ini," tegas Mahyeldi dalam keterangan tertulis, Rabu (20/4/2022).

Guna antisipasi masuknya paham radikal, Mahyeldi menghimbau untuk menghidupkan kembali lapor 2x24 jam di tingkat rukun tetangga (RT) di setiap daerah. Ia juga mengajak masyarakat Sumbar secara bersama-sama saling menjaga dan mencegah radikalisme di lingkungan masing-masing, termasuk meningkatkan pemahaman, melalui penyuluhan-penyuluhan.

Dalam Rapat Koordinasi Forkopimda, di Gubernuran Sumbar tersebut, selain membahas isu radikalisme, juga dibahas berbagai persiapan antisipasi jelang cuti panjang dan mudik Lebaran. Hadir dalam rakor tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar, perwakilan dari Polda, Korem 032, Lantamal, Lanud, Kajati Sumbar dan BIN Daerah Sumbar

Dalam rapat, Forkopimda bersepakat akan bersinergi dan berkolaborasi mengantisipsi berbagai masalah yang akan terjadi saat mudik Lebaran. Di antara poin-poinnya ialah persiapan jalan dan lalu lintas, destinasi wisata, keamanan para pemudik, kelangkaan BBM dan bahan pokok, kebersihan, serta layanan informasi bagi masyarakat.

Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, Polda Sumbar menyiapkan 2.317 personel dari seluruh jajaran, dan ditempatkan di 89 pos yang tersebar di seluruh wilayah Sumbar, khususnya di lokasi rawan macet, rawan bencana, rawan kriminalitas, dan tempat wisata.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Irsyad Safar mengimbau agar pemerintah menurunkan Satgas BBM guna melakukan pengawasan di SPBU. Termasuk mengaktifkan lagi satgas pangan untuk atrisipasi kelangkaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

Irsyad juga meminta agar layanan kesehatan diharapkan beroperasi mulai H-10 dan H+10 tetap siaga. Terkait hal ini, Kadis Kesehatan Sumbar, dr. Lila Yanwar menyebut telah menyiapkan petugas di 35 pos kesehatan yang siap melayani