.webp)
Pemkab Bone memastikan menjadi tuan rumah bersama Wajo pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2026. Pemkab yakin DPRD Bone akan tetap mendukung meski sempat menolak karena persoalan defisit anggaran.
"Insyaallah Bone akan jadi tuan rumah Porprov tahun 2026. Itu sudah melalui komunikasi dan arahan Bapak Bupati Bone dan juga Ketua KONI Sulsel," ujar Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin kepada detikSulsel, Kamis (15/5/2025).
Akmal mengatakan, pengajuan tuan rumah Porprov juga harapan dari KONI Bone dan masyarakat. Sebab, momentum ini untuk melakukan perbaikan sarana prasarana olahraga serta fasilitas pendukung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagai tuan rumah Bone akan dapat banyak manfaat multiplayer effect dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Masukan dari anggota DPRD tentunya kita dengarkan tapi secara kelembagaan saya yakin DPRD akan mendukung," katanya.
"Dan harus diingat bahwa Porprov ini adalah agenda provinsi dan KONI Sulsel. Sehingga anggaran tentunya akan disiapkan," sambung Akmal.
Dia menerangkan, dengan Bone menjadi tuan rumah Porprov akan memberikan banyak manfaat. Dia berharap agar pembukaan Porprov bisa diadakan di Bone.
"Insyaallah (tuan rumah). Itu harapan kita semua ada momentum untuk memajukan olahraga, ekonomi dan wisata Bone," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, DPRD Bone menolak untuk menjadikan Bumi Arung Palakka sebagai tuan rumah bersama Porprov XVIII Sulsel tahun 2026. DPRD menentang usulan itu dengan alasan Pemkab Bone mengalami defisit anggaran.
"Tidak boleh instan seperti itu (Bone ditawar tuan rumah Porprov), harus ada persiapan. Apalagi kita di Bone sekarang defisit anggaran," ujar Ketua Komisi IV DPRD Bone Andi Muh Salam, Minggu (4/5).
Dia menyinggung Pemkab Bone sendiri masih harus bergelut dengan utang tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Lilo menilai Bone harus fokus pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
"Jangan kita mau kelihatan tampil tanpa memikirkan dampak beban keuangan yang akan memicu lambatnya pembangunan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah kita, kita harus ingat masih ada utang PEN dan TPP yang masih harus dibayarkan," jelasnya.
(asm/hsr)
