.webp)
BPJS Kesehatan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap Pemkab Bone masih menunggak iuran JKN selama tiga bulan. Total tunggakan iuran tersebut mencapai Rp 28 miliar.
Hal tersebut diungkapkan BPJS Kesehatan saat rapat kerja di Komisi IV DPRD Bone pada Selasa (16/4/2024). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone Andi Muh Salam dan juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Andi Mappangara, serta Plt Kepala BKAD Bone Andi Irsal Mahmud.
"Ada tunggakan (Pemkab Bone) yaitu pada Oktober, November, Desember tahun 2023 belum terselesaikan. Kalau spesifik PBPU Pemda sekitar Rp 28 miliar lebih," ungkap Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Watampone Indira Azis Rumalutur di DPRD Bone, Selasa (16/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indira mengatakan, kewajiban iuran JKN sebenarnya sudah menjadi isu nasional. Pada 21 Februari kemarin Kementerian PMK bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Pemkab.
"Ini sudah isu nasional, dan sudah disampaikan ke Pemkab," katanya.
Sementara itu, Plt Kepala BKAD Bone Andi Irsal Mahmud mengakui keterlambatan iuran pembayaran BPJS Kesehatan. Dia mengatakan hal itu karena adanya keterlambatan transfer dana bagi hasil (DBH) pajak rokok.
"Benar adanya Rp 28 miliar (tunggakan iuran BPJS Kesehatan) dan itu dari sisa pembayaran DBH rokok," ucapnya.
Andi Irsal menuturkan pihaknya akan segera melunasi tunggakan iuran tersebut. Apalagi Pemprov Sulsel sudah berjanji akan mentransferkan DBH pajak rokok setelah Lebaran Idul Fitri.
"Kami pasti akan selesaikan akhir April ini. Apalagi, itu sudah di SK-kan, dan Pemprov Sulsel kemarin janji setelah lebaran akan ditransfer, jadi mungkin maksimal Jumat kita akan tuntaskan ini tunggakan 2023," bebernya.
(asm/ata)
