.webp)
Koordinasi, data yang belum akurat, serta kurangnya aksi nyata menjadi persoalan penanganan Stunting di Sulawesi Barat (Sulbar). Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar berupaya untuk menyusun data yang tepat sasaran.
Sesuai arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Akmal mendorong agar penanganan Stunting di Sulbar berbasis Data Desa Presisi (DDP)
"Dengan memakai data presisi, kita akan fokus di desa yang dampak kemiskinan ekstrem dan ibu-ibu hamil, kita lakukan dulu identifikasi. Kita fokus di desa-desa yang real soal stunting dan kemiskinan ekstrem," jelas Akmal dalam keterangan tertulis, Selasa (28/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping itu, Pemprov Sulbar menerapkan program 'Keluarga Asuh'. Dalam program itu, setiap pejabat OPD lingkup Pemprov Sulbar mendampingi keluarga berisiko stunting.
"Saya ingin mengajak para Eselon II dan eselon III soal anak asuh, karena ini tanggung jawab kita secara personal, karena isu stunting adalah isu bersama. Saya pribadi akan memulai keluarga asuh untuk 10 orang keluarga berisiko stunting," ujar Akmal.
(ega/ega)
