.webp)
Pihak Manajemen PSM Makassar mendapat angin segar setelah federasi sepakbola Indonesia PSSI masih memberikan kelonggaran bagi setiap tim peserta Liga 1 terkait kewajiban single seat di setiap stadion. Untuk pengadaan single seat bisa diadakan secara bertahap.
Ketua tim Investigasi PSSI, Ahmad Riyadh menegaskan, pengadaan single seat di setiap stadion yang digunakan klub peserta Liga 1. Termasuk PSM yang menggunakan Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) Parepare sebagai markas mereka, dapat dibenahi secara bertahap.
"Itu masalah kedua stadionnya, setelah pengamanannya selesai. Nanti ada ketentuan lagi petunjuk dari FIFA bagaimana stadion yang tidak single seat bisa bertahap atau digunakan sesuai dengan 50 persen dulu," jelas Riyadh saat berbincang kepada detikSulsel, Kamis (13/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertimbangan untuk kewajiban single seat sesuai yang di sarankan federasi sepakbola internasional (FIFA). Namun hal itu masih dalam tahap penyesuaian dengan pihak PSSI.
"Masih diputuskan dulu, yang kita bisa jalankan saja dulu (kompetisi), pake single seat penonton dan tidaknya urusannya nanti," tegasnya.
Anggota Executive (Exco) PSSI tersebut mengatakan, yang terpenting saat ini agar sistem keamanan dalam pelaksanaan pertandingan pada masing-masing markas klub Liga 1 lebih diutamakan agar Tragedi Kanjuruhan tidak terulang kembali.
"Syukur-syukur nanti di izinkan tergantung pengamanannya nanti. Kita tidak mau mendahului hasil sinkronisasi hasil pengamanannya bagaimana kalau sudah sinkron cocok bagi PSSI, cocok bagi FIFA, cocok bagi kepolisian, yah jalan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali untuk mengaudit seluruh stadion yang menggelar pertandingan sepak bola guna menindaklanjuti Tragedi Kanjuruhan yang memakan korban sebanyak 132 orang.
Dilansir dari detikNews, Zainudin Amali mengatakan pihaknya saat ini memprioritaskan audit untuk 18 stadion sepak bola yang dipakai untuk gelaran Liga 1.
"Ya yang kita prioritaskan yang sekarang sedang dipakai untuk kompetisi. Kalau Liga 1 kan 18. Itu dulu yang kita audit," ujar Zainudin Amali di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/10).
"Itu dulu karena ini kan kompetisi enggak boleh terhenti terlalu lama karena itu urusan dengan pemain, dengan pelatih, urusan gaji mereka, urusan lain-lain," sambungnya.
(afs/ata)
