.webp)
Perumda (PD) Parkir Makassar Raya dan PD Pasar Makassar Raya terlibat sengketa pengelolaan lahan parkiran di Pasar Butung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Perselisihan ini mengemuka setelah petugas dari dua perumda tersebut cekcok diduga gegara penarikan pembayaran parkir di kawasan itu.
Pertikaian antara petugas PD Parkir dan PD Pasar yang viral di media sosial itu terjadi di Pasar Butung, Kecamatan Wajo pada Senin (2/11/2026). Dari video beredar, tampak sejumlah petugas PD Parkir mencegat petugas PD Pasar yang mengendarai motor.
Petugas PD Parkir menyoroti uang retribusi parkir yang diduga ditarik dan ditahan petugas PD Pasar. Petugas PD Parkir menuding petugas PD Pasar tidak berhak menarik uang setoran parkir dengan alasan bukan wewenangnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Petugas PD Parkir merasa terganggu dengan aktivitas petugas PD Pasar yang diduga ikut menarik retribusi parkir di lokasi. Adu mulut pun terjadi lantaran kedua belah pihak sama-sama mengklaim memiliki hak mengelola parkir di kawasan tersebut.
Menanggapi hal itu, Direktur Operasional Perumda Pasar Makassar Raya, Rusli Patara menegaskan, petugasnya tidak sedang berupaya merebut pengelolaan lahan atau setoran parkir di Pasar Butung. Dia beralasan, petugasnya telah bekerja sesuai aturan yang berlaku.
"Menjalankan aturan bukan berarti merebut hak orang lain. Perumda Pasar Makassar Raya menegaskan bahwa pengelolaan parkir di kawasan Pasar Butung merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam peraturan daerah," tegas Rusli kepada detikSulsel, Rabu (4/11).
Rusli menjelaskan, pihaknya bekerja atas dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Makassar Nomor 12 tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar. Pada pasal 1 huruf M regulasi itu disebutkan bahwa perparkiran merupakan kegiatan parkir kendaraan di kawasan pasar yang dikelola oleh perusahaan daerah.
Hal ini diperkuat dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar nomor 1 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2004. Pada regulasi tersebut, Rusli menganggap PD Pasar memiliki hak mengelola sampai menerima keuntungan dari keberadaan atau keramaian pasar.
"Ini ada kesalahpahaman terkait regulasi pengelolaan parkir di wilayah pasar. Dalam regulasi, kami hingga radius 100 meter dari wilayah pasar masih dalam pengelolaan kami," jelas Rusli.
Dia kembali menyebutkan aturan lain yang menjadi dasar kerja PD Pasar, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perumda Pasar Makassar Raya. Dalam regulasi itu disebutkan PD Pasar berwenang memungut jasa pengelolaan pasar yang mencakup penggunaan areal atau pelataran dan bangunan pasar, termasuk perparkiran.
"Dengan demikian, pengelolaan dan pemungutan jasa parkir di area Pasar Butung merupakan bagian dari kewenangan Perumda Pasar Makassar Raya sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Rusli.
Rusli melanjutkan, hal ini diharapkan menjadi edukasi kepada masyarakat bahwa pengelolaan fasilitas pasar harus mengacu pada regulasi demi mewujudkan tata kelola pasar yang tertib dan transparan. Dia menuding PD Parkir tidak tahu aturan sehingga terjadi miskomunikasi.
"Jadi intinya kesalahpahaman ini terkait regulasi pengelolaan parkir wilayah pasar yang belum diketahui Perumda Parkir," imbuh Rusli.
PD Parkir Tuding PD Parkir Salah Tafsir Aturan
Sementara itu, Kabag Humas PD Parkir Makassar Raya Asrul juga bersikukuh pihaknya berhak mengelola area pasar untuk parkir. Pihaknya balik menuding PD Pasar yang salah memahami aturan.
"Kami juga punya landasan hukum, mungkin teman-teman di (PD) Pasar keliru menafsirkan regulasi tersebut," ucap Asrul yang dikonfirmasi terpisah.
Asrul menegaskan, objek lahan yang dipermasalahkan merupakan tepi jalan umum kawasan pasar. Kendati begitu, dia menganggap titik itu masih masuk dalam kewenangan PD Parkir.
"Objek yang disengketakan masuk dalam tepi jalan umum yang menjadi kewenangan Perumda Parkir, apalagi menyangkut kegiatan parkir," tuturnya.
Dia kembali menegaskan segala urusan perparkiran merupakan ranah PD Parkir. Asrul memastikan seluruh regulasi yang ada juga menegaskan hal tersebut.
"Dalam regulasi jelas bahwa kegiatan perparkiran menjadi kewenangan Perumda Parkir termasuk yang mengesahkan legalitas jukir, (seperti) karcis, rompi, dan ID card," bebernya.
"Belum lagi termasuk layanan jukir, di mana hampir semua aduan layanan parkir masuk di kami, bukan di lembaga atau instansi lain," pungkas Asrul.
