.webp)
Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), memperkenalkan inovasi Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan. Aplikasi itu sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan publik, komunikasi pemerintahan, serta pengambilan keputusan berbasis data.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Makassar Muhammad Roem saat menjadi narasumber dalam Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi) APEKSI di Hotel Arya Duta, Kota Medan, Kamis, (2/7/2026). Kegiatan itu mengusung tema, "Digital Insights, Better Governance".
Di hadapan para kadiskominfo dari berbagai kota di Indonesia, Roem menjelaskan, Pemkot Makassar tidak lagi memandang media sosial (medsos) hanya sebagai kanal humas konvensional yang bersifat satu arah. Menurutnya, media sosial saat ini telah menjadi ruang penting untuk membaca dinamika publik secara cepat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Media sosial tidak lagi hanya menjadi tempat pemerintah menyampaikan informasi. Di Makassar, kami melihatnya sebagai sensor sosial kota, sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, masukan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat," ujar Roem dalam keterangannya.
Roem menekankan, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi potensi persoalan sejak dini, sehingga setiap isu dapat direspons sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi publik yang lebih besar.
Pemkot Makassar juga memberi atensi terhadap keberadaan akun-akun informasi lokal atau infocitis yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Menurut Roem, akun-akun tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai tantangan, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan informasi pemerintah.
"Di setiap kota, akun-akun informasi lokal punya pengaruh luar biasa. Karena itu, yang kami bangun adalah persepsi bersama di internal pemerintah, agar seluruh OPD memiliki cara pandang dan respons yang seragam terhadap dinamika informasi yang muncul di ruang digital," jelasnya.
Melalui pendekatan tersebut, Pemkot Makassar berupaya membangun pola komunikasi yang lebih kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan ekosistem digital lokal. Salah satunya dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menyampaikan informasi fasilitas publik, layanan kota, hingga program prioritas pemerintah.
Roem juga memaparkan perkembangan aplikasi Lontara+ yang saat ini telah menyentuh sekitar 78.000 pengguna aktif. Angka tersebut menjadi bagian dari perjalanan besar Pemkot Makassar dalam mendorong transformasi digital, dengan target mencapai 500.000 pengguna sesuai roadmap hingga tahun 2029.
Dia menjelaskan, Lontara+ tidak hanya dihadirkan sebagai aplikasi layanan. Inovasi itu juga dihadirkan sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan digital.
"Ketika masyarakat percaya kepada sistem yang dibangun pemerintah, maka dukungan terhadap program-program pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya. Trust inilah yang menjadi kunci dalam komunikasi publik dan pelayanan digital," jelas Roem.
Salah satu implementasi penting dalam Lontara+ adalah integrasi layanan SPMB yang kini telah berjalan penuh di dalam aplikasi tersebut. Inovasi ini bahkan disebut menjadi salah satu pilot project dari Kementerian PAN-RB dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE tahun ini.
Lebih jauh, Roem menjelaskan bahwa seluruh integrasi data digital, termasuk data layanan publik dan dinamika media sosial, bermuara pada dashboard Wali Kota Makassar. Dashboard ini menjadi instrumen penting dalam membantu kepala daerah mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data.
Menurutnya, keberadaan ekosistem digital tersebut juga membantu Pemkot Makassar dalam meredam potensi pro dan kontra terhadap kebijakan publik. Dengan komunikasi yang lebih terbuka dan berbasis kepercayaan, setiap kebijakan baru dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat.
"Pro dan kontra dalam kebijakan adalah hal yang biasa. Tetapi dengan komunikasi yang baik, data yang kuat, dan kepercayaan publik yang terbangun, pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan," tuturnya.
Melalui partisipasi dalam Forum Komdigi Rakernas XVIII APEKSI 2026, Pemkot Makassar menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta menghadirkan layanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan.
Forum ini juga menjadi ruang berbagi praktik baik antar-pemerintah kota di Indonesia dalam membangun ketahanan informasi, memperkuat kapasitas komunikasi pemerintah, dan mendorong pelayanan publik yang lebih responsif di era digital.
(sar/hsr)
