Demo Depan Kantor DPRD Makassar Ricuh, Pendemo Ngaku Dipukul Oknum Satpol PP

Demo Depan Kantor DPRD Makassar Ricuh, Pendemo Ngaku Dipukul Oknum Satpol PP

Reinhard Soplantila - detikSulsel
Rabu, 17 Jun 2026 14:25 WIB
Demo PKL di depan kantor sementara DPRD Makassar berakhir ricuh.
Foto: Demo PKL di depan kantor sementara DPRD Makassar berakhir ricuh. (Reinhard/detikSulsel)
Makassar -

Demo terkait penolakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) berakhir ricuh di Jalan Hertasning Makassar, depan kantor sementara DPRD Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Massa aksi mengaku dipukul oleh oknum Satpol PP Makassar yang berjaga di lokasi.

Kericuhan pecah saat massa aksi unjuk rasa memaksa masuk dalam kantor sementara DPRD Makassar, Rabu (17/6). Massa dengan Satpol PP sempat terlibat saling dorong hingga seorang demonstran mengaku dipukul.

"Teman-teman mau mencoba masuk, tetapi harusnya ditahan dengan baik, bukan dengan dihadiahi pukulan. Itu melanggar hukum," kata salah satu pendemo, Iswandi Kusnadi kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Iswandi menjelaskan, massa kala itu meminta agar aspirasinya diterima DPRD Makassar lewat rapat dengar pendapat (RDP). Mereka meminta Ketua DPRD Makassar Supratman untuk hadir langsung.

"Keinginan kami di sini untuk bertemu dengan Ketua DPRD memastikan bahwa RDP itu terlaksana. Namun kami disambut dengan arogansi Satpol PP yang melakukan pemukulan, bahkan lengkap dengan videonya," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Massa mendesak agar terduga pelaku pemukulan segera diproses hukum. Mereka mengancam akan melanjutkan aksi ke Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel jika tuntutannya tidak direalisasi.

"Saya ultimatum bahwa jikalau dalam jangka waktu 1x24 jam pelaku pemukulan tidak ditangkap, maka kami akan bergeser ke Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel," tegas Iswandi.

Dalam aksi itu, massa juga menuntut DPRD Makassar segera menggelar RDP terkait penolakan relokasi PKL di kawasan Benteng Rotterdam. Iswandi menilai para pedagang es kelapa telah puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut.

"Penjual es kelapa di sana secara fakta sudah lebih dari 50 tahun menjual dan itu menjadi bantalan ekonomi masyarakat. Selain itu, keberadaan mereka tidak mengurangi aksesibilitas pejalan kaki," ungkapnya.

Iswandi mengaku pihaknya sempat diterima oleh salah satu anggota DPRD Makassar. Namun hingga kini surat permohonan RDP disebut belum ditandatangani pimpinan DPRD.

"Yang menjadi kendala, surat itu belum ditandatangani oleh DPRD itu sendiri. Kami tidak tahu apa alasannya," beber Iswandi.

Jalan Hertasning Makassar Diblokade Pendemo

Diketahui, aksi demo PKL khususnya pedagang es kelapa telah berlangsung di depan kantor DPRD Makassar sejak pukul 06.00 Wita, pagi tadi. Massa memblokade Jalan Hertasning Makassar dengan menyusun puluhan kelapa di tengah jalan.

"Kami hari ini melakukan aksi unjuk rasa dari jam 6 pagi sampai sekarang dan akan berakhir sampai pada tuntutan kami diterima yakni RDP (rapat dengar pendapat)," kata salah satu orator, Yayat kepada detikSulsel di lokasi.

Yayat menjelaskan, massa menolak rencana Pemkot Makassar untuk menertibkan pedagang es kelapa. Informasi yang diterimanya, penertiban akan digelar pada 21 Juni mendatang.

"Kami ini dari Aliansi PK5 Makassar terkait isunya kami adalah penolakan terkait dengan penggusuran khususnya pada tataran wilayah Benteng Rotterdam Makassar. Jadi pedagang es kepala di sana rencananya akan digusur," jelasnya.



(sar/ata)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads