Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin menyentil kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam satu tahun kepemimpinannya. Dia menyebut OPD memiliki banyak program namun dampaknya belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Appi dalam refleksi 1 tahun kepemimpinan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (20/2/2026). Appi awalnya mengawali pidatonya dengan menyampaikan tahun pertama adalah fase pembentukan legitimasi publik.
"Tahun pertama ini adalah tahun pembentukan kepercayaan publik terhadap arah kepemimpinan. Bagaimana proses transisi dari pemerintahan sebelumnya diantar menuju ke pemerintahan yang baru 1 tahun yang di dalam sebuah proses demokrasi itu diuji oleh pendapat publik," kata Appi dalam sambutannya.
Appi kemudian mengajukan tiga pertanyaan yang harus dijawab terkait tata kelola pemerintahan di Makassar. Pertama, apakah arah pembangunan ini sudah benar? Kedua, apakah perubahan sudah terasa di tengah masyarakat dan ketiga, mengapa sebagian masalah belum selesai.
"Ini merupakan pertanyaan besar yang harus kita jawab secara bersama. Jika pertanyaan ini tidak bisa terjawab, konsekuensinya adalah legitimasi akan turun, nilai kepercayaan publik akan turun walaupun program yang dibangun sangat banyak," bebernya.
Dia bersyukur, legitimasi publik berdasarkan hasil survei menunjukkan angka di atas 80% atas kinerja MULIA. Appi menilai hasil ini berdasarkan kolaborasi bersama.
"Dan alhamdulillah hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan di atas 80 persen. Ini merupakan sebuah proses yang tidak berjalan sendirian tetapi ini proses berjalan atas kerja sama dan kolaborasi kita semua," jelasnya.
Meski demikian, Appi meminta OPD tidak jumawa. Pasalnya, dia masih melihat banyak program yang belum maksimal berdampak ke masyarakat.
"Di dalam tata kelola pemerintahan memberikan gambaran bahwa kinerja yang banyak dampaknya belum tentu maksimal. Artinya banyak pekerjaan yang bias, banyak program tidak memberikan output dan outcome yang sesuai harapan kita," katanya.
Appi menegaskan, persoalan utama pemerintahan bukan pada minimnya aktivitas, melainkan lemahnya tata kelola kinerja yang belum berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Appi menyebut, selama ini birokrasi kerap terjebak pada rutinitas program, serapan anggaran, dan laporan administratif.
"Fenomena yang lazim terjadi di banyak kota dan ini terlihat di kota Makassar pemerintah bekerja keras tapi masyarakatnya belum merasa banyak perubahan. Kenapa? Karena proses pembuatan program itu tidak muncul dari hasil komunikasi antar pemerintah dan masyarakat sehingga berjalan satu arah," ujarnya.
(hsr/ata)