.webp)
Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin menyentil kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam satu tahun kepemimpinannya. Dia menyebut OPD memiliki banyak program namun dampaknya belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Appi dalam refleksi 1 tahun kepemimpinan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (20/2/2026). Appi awalnya mengawali pidatonya dengan menyampaikan tahun pertama adalah fase pembentukan legitimasi publik.
"Tahun pertama ini adalah tahun pembentukan kepercayaan publik terhadap arah kepemimpinan. Bagaimana proses transisi dari pemerintahan sebelumnya diantar menuju ke pemerintahan yang baru 1 tahun yang di dalam sebuah proses demokrasi itu diuji oleh pendapat publik," kata Appi dalam sambutannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Appi kemudian mengajukan tiga pertanyaan yang harus dijawab terkait tata kelola pemerintahan di Makassar. Pertama, apakah arah pembangunan ini sudah benar? Kedua, apakah perubahan sudah terasa di tengah masyarakat dan ketiga, mengapa sebagian masalah belum selesai.
"Ini merupakan pertanyaan besar yang harus kita jawab secara bersama. Jika pertanyaan ini tidak bisa terjawab, konsekuensinya adalah legitimasi akan turun, nilai kepercayaan publik akan turun walaupun program yang dibangun sangat banyak," bebernya.
Dia bersyukur, legitimasi publik berdasarkan hasil survei menunjukkan angka di atas 80% atas kinerja MULIA. Appi menilai hasil ini berdasarkan kolaborasi bersama.
"Dan alhamdulillah hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan di atas 80 persen. Ini merupakan sebuah proses yang tidak berjalan sendirian tetapi ini proses berjalan atas kerja sama dan kolaborasi kita semua," jelasnya.
Meski demikian, Appi meminta OPD tidak jumawa. Pasalnya, dia masih melihat banyak program yang belum maksimal berdampak ke masyarakat.
"Di dalam tata kelola pemerintahan memberikan gambaran bahwa kinerja yang banyak dampaknya belum tentu maksimal. Artinya banyak pekerjaan yang bias, banyak program tidak memberikan output dan outcome yang sesuai harapan kita," katanya.
Appi menegaskan, persoalan utama pemerintahan bukan pada minimnya aktivitas, melainkan lemahnya tata kelola kinerja yang belum berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Appi menyebut, selama ini birokrasi kerap terjebak pada rutinitas program, serapan anggaran, dan laporan administratif.
"Fenomena yang lazim terjadi di banyak kota dan ini terlihat di kota Makassar pemerintah bekerja keras tapi masyarakatnya belum merasa banyak perubahan. Kenapa? Karena proses pembuatan program itu tidak muncul dari hasil komunikasi antar pemerintah dan masyarakat sehingga berjalan satu arah," ujarnya.
Menurutnya, berbagai persoalan kota tetap berulang karena program tidak sepenuhnya lahir dari kebutuhan riil masyarakat. Hal ini disebabkan program yang dibuat sekadar simbolisasi belaka.
"Program merupakan simbolitas yang dilakukan dalam sebuah kegiatan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat sehingga pemerintah melaksanakan berbagai macam programnya hanya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan sendiri," katanya.
Appi mengungkapkan Makassar tengah berada dalam fase transisi dari pemerintahan berbasis aktivitas menuju pemerintahan berbasis dampak (impactful government). Dia mengkritik budaya birokrasi lama yang masih dominan, seperti orientasi output, seremonial kegiatan, ego sektoral antar-OPD, serta evaluasi kinerja yang hanya bertumpu pada laporan.
"Anggaran insidental tidak fokus pada prioritas, jadi terlalu banyak anggaran dan saya melihat dalam proses satu tahun ini, anggaran itu bentuknya mirip-mirip semua," katanya.
"Sehingga yang menjadi poin penting perhatian kami di wilayah ini adalah, walaupun kerja keras tapi dampaknya tetap akan kecil, begitu ruginya kita menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, tapi dampak ke masyarakat tidak signifikan sesuai dengan perbandingan anggaran dan effort yang kita buat," sambung Appi.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Appi menegaskan akan melakukan transformasi tata kelola. Fokus diarahkan pada perencanaan berbasis masalah, pengukuran kinerja berbasis outcome dan dampak, kerja kolaboratif lintas OPD, serta evaluasi langsung di lapangan.
"Jadi bukan program lagi yang selalu harus banyak. Tapi bagaimana persoalan-persoalan itu yang kita yang kita utamakan menjadi sebuah prioritas untuk menyelesaikan persoalan," kata Appi.
Menurutnya, satu tahun belum cukup untuk menilai keberhasilan pemerintahan karena proses belajar sistem, pemenuhan kebutuhan warga, dan konsolidasi kerja masih berjalan. Appi menegaskan bahwa legitimasi publik tidak diberikan sekali saat pelantikan.
"Di penutup presentasi ini saya ingin menyampaikan sebuah quote bahwa legitimasi publik bukan diberikan pada saat pelantikan tapi diperbaharui setiap hari melalui perubahan yang dirasakan oleh masyarakat," pungkas Appi.
