.webp)
Pemkot Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menerima 2.181 usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Makassar 2026. Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin mewanti-wanti seluruh SKPD untuk bekerja serius dan tidak egois dalam menjalankan program pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Appi di Forum Lintas Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (12/2/2026). Appi meminta seluruh SKPD tidak mementingkan ego dan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
"Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien," tegas Appi dalam arahannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Appi merinci 2.181 usulan Musrenbang 2026 yang masuk dalam sistem perencanaan yaitu meliputi 1.194 usulan daftar kegiatan Lingkungan (dakel) dan 987 usulan sektoral. Adapula 795 usulan gabungan dakel dan sektoral yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi dan penajaman prioritas pembangunan.
Dia menekankan keberhasilan proses pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan sinergi lintas perangkat daerah. Namun sebelum itu, setiap SKPD harus membenahi internal di masing-masing.
"Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik," bebernya.
Appi juga menyinggung terkait istilah deep state (negara bayangan) dan state capture (penguasaan negara) yang menurutnya rawan terjadi dalam lingkup pemerintah daerah. Ia menilai kondisi tersebut berasal dari sistem internal yang tidak sejalan dengan pimpinan yang dapat mempengaruhi dan mengubah arah kebijakan pemerintah.
Dia turut menyoroti ego sektoral yang membuat program prioritas tidak berjalan maksimal karena kalah bersaing dengan kepentingan tertentu, baik internal maupun eksternal. Karena itu, ia meminta seluruh SKPD saling mendukung, termasuk dalam kebutuhan teknis lintas dinas.
"Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis," tuturnya.
Appi mengatakan kolaborasi antar SKPD tidak hanya untuk pembangunan daerah tetapi juga dalam isu-isu sosial seperti kebersihan dan penataan kota. Ia menegaskan program Jumat Bersih, penataan taman kota, penertiban spanduk, dan larangan pemasangan iklan rokok di kawasan jantung kota harus dikawal oleh pemerintah hingga tingkat RT.
Dia juga menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama bagi perangkat daerah yang mengelola anggaran. Ia mengingatkan agar tidak terjadi penganggaran ganda antarperangkat daerah dan meminta target pendapatan tidak disusun terlalu rendah hanya demi memudahkan pencapaian dan perolehan insentif.
"Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota lebih baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat," tutur Appi menutup arahannya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Makassar Dahyal mengatakan 2.181 usulan Musrenbang yang diterima memiliki beragam jenis kegiatan mulai rehabilitasi sekolah hingga layanan untuk Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Usulan tersebut merupakan rekomendasi dari seluruh SKPD teknis.
"Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari arah pembangunan Kota Makassar," kata Dahyal.
Dahyal kemudian merinci usulan dari tiap SKPD, seperti Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar yang mengusulkan rehabilitasi ruang kelas, penataan halaman sekolah, dan pemenuhan kebutuhan mobiler. Selanjutnya usulan pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan, pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS), dan pembagian seragam sekolah.
"Program pembagian baju sekolah gratis juga menjadi perhatian, dengan skema distribusi langsung ke sekolah-sekolah sebelum memasuki tahun ajaran baru," tuturnya.
Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar mengusulkan peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Sangkarrang. Dinkes juga mengusulkan pelatihan penggunaan bahasa isyarat bagi petugas puskesmas dan RSUD Kota Makassar untuk menciptakan kota ramah disabilitas.
"Program lainnya adalah pembuatan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan ramah disabilitas di seluruh Puskesmas," tuturnya.
"Tak kalah penting, terdapat usulan klaim pembayaran pelayanan kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan tidak mampu pada rumah sakit rujukan," tambah Dahyal.
Dahyal pun mengingatkan Dinkes Makassar untuk memastikan akses dan ketersediaan data terbaru, khususnya terkait pelayanan posyandu. Hal tersebut guna mendukung Pemkot Makassar dalam Penilaian Kota Sehat tingkat nasional di Forum Kota Sehat 2027.
Dia kemudian merinci rekomendasi dari Dinas Sosial (Dinsos) Makassar. Dahyal menyebut, Dinsos berfokus pada penambahan tenaga pekerja sosial untuk memperkuat pelayanan sosial di masyarakat, termasuk perlengkapan jenazah hingga layanan untuk disabilitas.
"Terdapat program peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Dinas Sosial, termasuk Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). Dinas Sosial juga mengusulkan alokasi anggaran bagi penerjemah bahasa isyarat," tuturnya.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar fokus pada program pemenuhan akses air bersih dan sanitasi di Makassar, terutama di Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Tamalanrea. Dahyal menyebut, PU juga akan membangun infrastruktur jalan dan jembatan, gedung pemerintah, serta melakukan penataan drainase untuk pengendalian banjir.
Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar yang mengusulkan optimalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui edukasi. Selanjutnya yaitu program pelatihan dan pendampingan pengelolaan dana kelurahan untuk pengembangan bank sampah, komposter, TPS3R, serta edukasi pengelolaan sampah.
"Ada juga usulan perbaikan tata kelola lingkungan yang terintegrasi, berbasis data, dan akuntabel menjadi bagian dari agenda prioritas," papar Dahyal.
Dahyal kemudian memaparkan usulan program dari Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Makassar yang mengusulkan optimalisasi potensi ruang dengan memanfaatkan lorong dan pekarangan untuk menanam sayur. DP2 juga fokus pada pendampingan perikanan tangkap, budidaya, petani, dan peternak.
"Penguatan sarana dan prasarana kelompok nelayan, khususnya masyarakat pesisir dan pulau kecil, turut menjadi perhatian," tuturnya.
Dinas Pariwisata Makassar mengusulkan program peningkatan kualitas dan daya saing destinasi wisata serta pengembangan wisata baru. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur, legalitas objek wisata, optimalisasi promosi dan penguatan konektivitas udara (air connectivity) serta melibatkan masyarakat pelaku ekonomi kreatif.
"Selain itu, pengembangan subsektor ekonomi kreatif didorong melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi pelaku ekonomi kreatif serta sertifikasi kompetensi sumber daya manusia sektor pariwisata," ungkapnya.
Dahyal selanjutnya memaparkan program dari Dinas Koperasi dan UKM yang mengusulkan program penguatan sumber daya manusia yang selaras dengan transformasi digital saat ini. Ia menyebut kelembagaan koperasi akan mendapat pendampingan usaha dan kolaborasi lintas sektor untuk pemberdayaan ekonomi kelurahan.
"Transformasi digital dan penguatan daya saing koperasi melalui inovasi produk serta profesionalisme tata kelola juga menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal," jelasnya.
Dahyal mengatakan, seluruh usulan tersebut menjadi bentuk partisipasi dan komitmen SKPD demi mewujudkan kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing. Namun, ia memastikan seluruh usulan program itu akan dikaji dengan baik demi memastikan program tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar ke depan, dengan harapan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan," pungkasnya.
(sar/hsr)
