.webp)
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam sambutannya, Mardiono mengajak seluruh kader PPP mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Mari kita bergandeng tangan untuk kita songsong, kita dukung seluruh program-program kerja, termasuk yang berada dalam Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Mardiono saat membuka Mukernas PPP di Hotel Claro Makassar, Rabu (11/2/2026).
Mardiono juga menyinggung kondisi global yang dipenuhi konflik dan peperangan di berbagai negara. Situasi tersebut dinilai berdampak pada stabilitas politik, sosial, dan ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"195 negara di dunia, ada 114 negara yang sedang konflik, berperang, dan ini mengganggu semua sistem untuk kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Mardiono menyebut Presiden Prabowo telah mengambil langkah dengan merapatkan barisan dan menyatukan seluruh elemen bangsa. Upaya itu dilakukan melalui pertemuan dengan tokoh agama, politik, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat.
"Tidak ada henti-hentinya oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan negara," katanya.
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini lalu menegaskan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini. Swasembada pangan sebagai harkat dan martabat bangsa yang tidak boleh bergantung pada negara lain.
"Pangan adalah harkat dan martabat bangsa. Tidak boleh sebuah bangsa kita meminta makan kepada bangsa-bangsa lain," ucap Mardiono.
Mardiono mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada pangan dan menghentikan impor beras pada tahun ini. Menurutnya, capaian tersebut menjadi tonggak penting setelah puluhan tahun Indonesia bergantung pada impor.
"Tahun ini kita bisa hentikan impor beras, dan ke depan kita tidak akan impor lagi," jelasnya.
Namun masih banyak persoalan yang dialami untuk mencapai swasembada ini. Problem itu seperti persoalan distribusi subsidi pupuk dan BBM yang kadang tidak tepat sasaran.
"Subsidi-subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah ternyata tidak sampai kepada rakyat. Di saat musim tanam pupuk itu tidak ada, lalu petani dipaksa membeli dengan harga non-subsidi," katanya.
Mardiono juga menyoroti subsidi BBM yang dinilai lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Menurut dia, warga desa justru harus membeli BBM eceran dengan harga lebih mahal.
"Yang menikmati subsidi BBM itu adalah orang-orang yang berkemampuan, sementara rakyat desa membeli dengan jerigen di pinggir jalan karena tidak ada SPBU di kampung mereka," paparnya.
Mardiono meminta kader PPP hadir di tengah masyarakat untuk mengawal kebijakan negara agar berpihak kepada rakyat. PPP harus konsisten memperjuangkan amanat Pasal 33 UUD 1945.
"Semua kekayaan negara harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya," jelasnya.
Mardiono menegaskan dukungan PPP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari tanggung jawab politik. Dia meminta kader menjaga soliditas dan mengedepankan kepentingan rakyat.
"Kita berkewajiban untuk mendukung bagaimana itu segera kita wujudkan," pungkas Mardiono.
(sar/hsr)
