.webp)
Pemilihan serentak ketua RT di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), telah selesai dilaksanakan. Beragam hal terjadi, mulai dari laporan pelanggaran netralitas hingga perolehan suara yang ketat.
Proses pemungutan dan penghitungan suara digelar pada Rabu (3/12). Warga sangat antusias mengikuti pemilihan, layaknya saat momen pemilihan kepala daerah (pilkada).
Secara keseluruhan, ada 9.098 kandidat yang mendaftar sebagai calon ketua RT. Sementara calon ketua RW yang nantinya akan dipilih oleh ketua RT terpilih berjumlah 2.166 calon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puluhan ribu kandidat bersaing mengisi 7.032 kursi lowong yang terdiri dari 6.027 ketua RT dan 1.005 ketua RW. Mereka memperebutkan suara warga yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 281.413 kepala keluarga (KK).
Dirangkum detikSulsel, Kamis (4/12/2025), berikut serba-serbi pemilihan ketua RT/RW di Makassar:
6 Lurah Dilaporkan Tak Netral
Enam lurah sempat diperiksa usai duga tidak netral menjelang pemilihan ketua RT/RW. Perkara ini ditindaklanjuti Pemkot Makassar berdasarkan laporan dari masyarakat.
"Keluhan masyarakat, ada laporan masyarakat dan kami klarifikasi," ucap Kepala BKPSDM Makassar Kamelia Thamrin Tantu kepada detikSulsel, Kamis (27/11).
Keenam lurah tersebut adalah Lurah Maccini Sombala Fuad Raking Bading, Lurah Buloa Naz Alamsyah, Lurah Balang Baru Syamsuardi, Lurah Parangtambung dan Lurah Antang. Mereka menjalani pemeriksaan di kantor BKSDM Makassar pada Selasa (25/11).
Sekda Makassar Andi Zulkifly mengatakan pihaknya sudah meminta keterangan enam lurah tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, mereka menepis tudingan tidak netral menjelang pemilihan ketua RT/RW.
"Saya kira mereka sudah menjawab dan laporan-laporan ini memang tidak disertai bukti. Makanya saya sampaikan kepada lurah-lurah untuk segera melaksanakan kegiatan pemilihan RT/RW ini dengan berpedoman kepada regulasi Perwali 20 tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan RT/RW," kata Andi Zulkifly.
Lurah Minta Konsumsi ke Pengusaha
Lurah Mangkura, Elvira Pakasi juga sempat menuai sorotan lantaran meminta bantuan konsumsi kepada pelaku usaha untuk mendukung pemilihan ketua RT/RW. Pengajuan bantuan ini dikarenakan keterbatasan anggaran untuk mengakomodir konsumsi petugas pengamanan pemilihan RT/RW.
"Karena memang anggaran untuk pengamanan pemilihan RT/RW tidak dianggarkan. Semua kecamatan tidak dianggarkan petugas pengamanan," ucap Camat Ujung Pandang, Andi Husni kepada detikSulsel, Minggu (30/11).
Andi Husni mengatakan, surat permohonan itu sedianya tidak beredar luas ke pelaku usaha. Dia menjelaskan, surat yang beredar bermula dari inisiatif pelaku usaha untuk memberikan konsumsi saat pemilihan RT/RW nanti.
"Itu pun satu ji, kebetulan itu pelaku usaha mau kasih kue, dia mau kasih makanan, cuma dia minta pertanggungjawaban untuk surat," ujarnya.
Dia melanjutkan, pelaku usaha yang hendak memberikan bantuan konsumsi adalah pihak hotel. Andi Husni kembali menegaskan surat itu tidak beredar luas dan hanya ditujukan kepada satu pelaku usaha sektor perhotelan.
"Dikasi tidak dikasih juga tidak ada masalah karena tidak paksaan dari ibu lurah. Di surat permintaannya juga bisa dilihat bentuk permintaan partisipasinya," ujar Andi Husni.
Banyak Nama Hilang dari DPT
Warga di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, sempat mengeluhkan banyak nama hilang dalam DPT. Namanya tak terdaftar meski sudah menyetor KK ke Pjs Ketua RT.
"Sudah setor KK itu ke Pjs, tapi pas saya cek DPT sampai yang terbaru, ternyata namaku tidak ada," kata salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (1/12).
Dia merupakan warga RT 04/RW 07 di Kelurahan Paropo. Menurutnya, KK sebagai syarat masuk DPT sudah disetorkan ke Pjs Ketua RT bersamaan dengan KK warga yang lain.
"Itu ceritanya itu hari bersamaan disetor itu KK. Tapi ada yang masuk DPT, ada yang tidak masuk. Ini kan dipertanyakan ke mana namaku. Masa tercecer itu KK," cetusnya.
Dia menuturkan, suami Pjs Ketua RT 04 mencalonkan diri sebagai calon ketua RT. Hal ini menurutnya menimbulkan kecurigaan karena hubungan antara Pjs dan calon ketua RT sangat erat.
"Kita tidak mau berspekulasi. Tapi faktanya ibu RT ini suaminya mencalonkan diri, sementara dia Pjs," terangnya.
Berdasarkan informasi yang ia terima, total ada 12 nama yang hilang dalam DPT di wilayahnya. Sementara total KK yang terdaftar di operator saat ini mencapai 125 pemilih.
"Informasi dari beberapa warga, yang hilang namanya ada 12 orang. Termasuk saya. Terus calon ini sekarang cuma ada dua orang, dari awalnya tiga pendaftar. Tapi satunya tidak lolos berkas," bebernya.
ASN-Calon RT Politisasi Bansos
Sejumlah warga juga sempat menggeruduk Kantor Lurah Mangasa, Kecamatan Tamalate. Mereka protes oknum aparatur sipil negara (ASN) kelurahan diduga mempolitisasi bantuan sosial (bansos) untuk kepentingannya sebagai calon ketua RT.
Warga mendatangi Kantor Lurah Mangasa di Jalan Sultan Alauddin 2, Senin (1/12). Salah satu calon ketua RT inisial AR (56), mengatakan ada dugaan oknum ASN yang juga calon ketua RT memanfaatkan posisinya sebagai alat kampanye.
"Saya keberatan dengan pihak lawan karena adanya menyebarkan bansos, barcode-barcode bansos. Saya merasa dirugikan, sama halnya dia menjadikan barcode itu alat kampanye," ujar AR kepada detikSulsel, Senin (1/12).
AR menjelaskan, kedatangannya ke Kantor Lurah Mangasa untuk meminta klarifikasi terkait barcode yang disebar oknum ASN tersebut. Sebab, oknum tersebut diduga memanfaatkan jabatannya sebagai staf kelurahan dengan menyebar barcode bansos berisi beras pangan kepada calon RT tertentu.
"Pak lurah mengklarifikasi bagaimana tuntutan ta. Jadi saya mengatakan, saya dulu berpikir untuk apa yang bisa dijatuhkan sanksi kepada mereka. Karena ada oknum kelurahan yang memberikan barcode-barcode itu kepada calon RT-RT tertentu," kata AR.
Dia mengungkapkan dirinya dan sejumlah calon lainnya sudah menggelar audiensi bersama lurah. Hasilnya, mereka diminta untuk membuat surat keberatan agar bisa menjadi dasar pemberian sanksi.
"Ini mau dibikin surat keberatan untuk menindaklanjuti sanksi apa yang diberikan kepada yang bersangkutan," imbuhnya.
Perolehan Suara Seri Berujung Diundi Pakai Koin
Perolehan suara dua calon ketua RT 08/RW 08, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, berakhir seri. Pemenang kemudian ditentukan melalui undian koin.
Proses pemungutan dan penghitungan suara pemilihan ketua RT di RW 08 Kelurahan Tamalanrea ini digelar di pelataran Masjid Nurul Ikhlas BTP. Pemilihan digelar untuk 4 RT yakni RT 02, RT 03, RT 05, dan RT 08.
Di RT 08, perolehan suara dua calon berakhir seri. Dua calon yakni Hj Hartaty dan Ir Muchlis Nur sama-sama meraih 25 suara.
"RT 08 seri, perolehan msing-masing 25. Semua aman cuma seru ini," kata warga Zul kepada detikSulsel, Rabu (3/12).
Panitia dan calon akhirnya sepakat dilakukan pengundian untuk menentukan pemenang. Panitia menggunakan koin saat mengundi. Koin tersebut diaduk di tangan dan dijatuhkan ke lantai.
"Nomor urut 2 atas nama Muchlis yang menang undian," katanya.
Perolehan suara di RT lain pada RW 08 itu juga sengit. Pemilihan RT 01 dimenangkan oleh calon atas nama Jufrianda Junus yang meraih 54 suara, sementara lawannya Bunga Laura hanya meraih 15 suara.
Sementara di RT 03 berakhir dengan selisih 1 suara. Calon yang unggul yakni Luani Linip yang meraih 21 suara, sedangkan lawannya Jamaluddin 20 suara.
Perolehan suara di RT 05 yang diikuti 3 calon juga sengit. Andi Ma'me Patiroi unggul dengan perolehan 16 suara, lawannya yakni Wahyuni 10 suara, dan calon nomor urut 3 Norma meraih 11 suara.
Simak Video "Video Kemdikti soal Kasus Pelecehan di PTN Makassar: Masih Didalami"
[Gambas:Video 20detik]
(asm/asm)
