Warga Geruduk Lurah Mangasa Makassar, Protes ASN-Calon RT Politisasi Bansos

Sejumlah warga menggeruduk Kantor Lurah Mangasa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka protes oknum aparatur sipil negara (ASN) kelurahan diduga mempolitisasi bantuan sosial (bansos) untuk kepentingannya sebagai calon ketua RT.

Warga mendatangi Kantor Lurah Mangasa, Kecamatan Tamalate di Jalan Sultan Alauddin 2, Senin (1/12/2025). Salah satu calon ketua RT inisial AR (56), mengatakan ada dugaan oknum ASN yang juga calon ketua RT memanfaatkan posisinya sebagai alat kampanye.

"Saya keberatan dengan pihak lawan karena adanya menyebarkan bansos, barcode-barcode bansos. Saya merasa dirugikan, sama halnya dia menjadikan barcode itu alat kampanye," ujar AR kepada detikSulsel, Senin (1/12/2025).

AR menjelaskan, kedatangannya ke Kantor Lurah Mangasa untuk meminta klarifikasi terkait barcode yang disebar oknum ASN tersebut. Sebab, oknum tersebut diduga memanfaatkan jabatannya sebagai staf kelurahan dengan menyebar barcode bansos berisi beras pangan kepada calon RT tertentu.

"Pak lurah mengklarifikasi bagaimana tuntutan ta. Jadi saya mengatakan, saya dulu berpikir untuk apa yang bisa dijatuhkan sanksi kepada mereka. Karena ada oknum kelurahan yang memberikan barcode-barcode itu kepada calon RT-RT tertentu," kata AR.

Dia mengungkapkan dirinya dan sejumlah calon lainnya sudah menggelar audiensi bersama lurah. Hasilnya, mereka diminta untuk membuat surat keberatan agar bisa menjadi dasar pemberian sanksi.

"Ini mau dibikin surat keberatan untuk menindaklanjuti sanksi apa yang diberikan kepada yang bersangkutan," imbuhnya.

AR mengungkap surat tersebut akan ditujukan ke panitia pelaksana pemilihan ketua RT/RW. Dia mengatakan panitia yang akan menindaklanjuti ASN yang diduga mempolitisasi bansos.

Hal serupa disampaikan salah satu Pjs Ketua RT. Wanita yang enggan disebutkan namanya itu juga mempertanyakan posisi oknum ASN kelurahan yang membocorkan informasi bansos dalam bentuk barcode dari kelurahan kepada calon ketua RT tertentu saja.

"Kenapa bisa barcode BLT itu lebih duluan keluar ke warga atau calon yang mau menjabat maju pemilihan daripada kita ini para Pj. Sehingga ini warga datang ke kita ke Pj tanyakan, sedangkan kita PJ tidak tahu apa-apa," terangnya.

Dia turut menyoroti barcode yang dimaksud hanya disebarkan kepada calon-calon tertentu. Padahal, status oknum ASN tersebut juga sebagai calon ketua RT.

"Dan itu yang tahu barcode itu hanya orang-orang yang tertentu, bukan dari semua warga. Ini hanya satu orang ini di tiap RT (dari beberapa calon) yang membagikan informasi ke warganya. Dan yang salahnya itu dia itu salah satu calon RT," bebernya.

Klarifikasi Lurah Mangasa

Sementara itu, Lurah Mangasa Muhammad Nurdyansyah menilai protes warga ini merupakan kesalahpahaman. Kendati begitu, dia tidak menampik bahwa ada oknum ASN kelurahan yang diduga bikin gaduh.

Nurdyansyah menuturkan, kejadian bermula ketika informasi mengenai penyaluran bansos dikirimkan oleh salah satu staf di grup kelurahan. Sementara waktu itu, dokumen yang dimaksud sebenarnya belum sepenuhnya selesai.

"Ketika surat itu sudah selesai dibuat, teman-teman yang membuat surat itu mengirimkan surat tersebut ke grup, dikirim waktu itu sudah malam, calon bersangkutan juga ini tidak di kantor. Artinya dia tidak mendapatkan informasi terkait informasi yang paling terkini tentang jadwal," ujar Nurdyansyah.

Dia juga mengakui lupa menyampaikan untuk tidak menyebarkan informasi bansos tersebut karena formatnya masih belum lengkap. Namun, belakangan diketahui jika oknum ASN tersebut rupanya telah menyebarluaskan informasi tersebut kepada orang-orang tertentu.

"Sudah dikirim di grup saya tidak nyampaikan bilang jangan dikirim terpisah karena suratnya masih terpisah dengan lampirannya barcode-barcode itu. Saya sampaikan ke teman-teman di depan (yang masih di kantor), gabung suratnya jangan dipisah dan tunggu saya bikinkan dulu narasinya," tuturnya.

"Cuman karena mungkin salah satu calon ini kan salah satu pegawai yang cukup senior di kantor, beliau juga adalah warga asli Mangasa, mungkin ada kebiasaan dia ditanya oleh warga-warga atau masyarakat terkait dengan bantuan. Berinisiatif lah calon ketua RT ini dalam hal ini Kasi Pemerintahan untuk memberikan informasi tersebut," terangnya.

Menurut Nurdyansyah, hal tersebut sebenarnya baik karena membantu memberikan informasi kepada masyarakat. Namun dia menilai oknum ASN tersebut keliru karena tidak melihat momen saat bertindak, terlebih dengan posisinya sebagai calon ketua RT.

"Karena saya prinsipnya pada dasarnya semakin banyak yang membagikan informasi seharusnya itu semakin baik. Cuman dalam momen ini sepertinya momennya yang salah waktu membagikan karena dia calon ketua RT sehingga ketika sudah ribut di bawah ini sudah terbagi (informasinya), sementara para yang punya wewenang dalam hal ini Pj RT itu belum mendapatkan informasi," paparnya.

Lebih lanjut, Nurdyansyah mengaku sudah memanggil oknum ASN tersebut pada Sabtu (29/11) sejak isunya mencuat pada Jumat (28/11). Oknum ASN tersebut diakuinya sudah meminta maaf karena telah menimbulkan kegaduhan.

"Saya langsung panggil di hari Sabtunya, sore, untuk klarifikasi apakah betul ini kejadian pemberitaan. Sorenya hasilnya dia melakukan permohonan maaf. Di berita acara itu disebutkan yang bersangkutan akan melakukan permohonan maaf akibat tindakannya yang menimbulkan kegaduhan," kata Nurdyansyah.

Nurdiansyah pun menyerahkan kasus ini kepada panitia pelaksana untuk menindaklanjuti. Terutama apabila situasi tidak kunjung kondusif setelah oknum ASN itu meminta maaf.

"(Klarifikasinya) Di hari Minggu, jam 9. Apabila dari hasil permohonan maafnya itu tidak memperbaiki situasi atau tetap situasi tidak kondusif maka panitia pemilihan yang akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk menjaga stabilitas kondisi di lapangan," pungkasnya.