Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pokok 2026 akan mengalami penurunan. Dampaknya, sejumlah pos belanja seperti kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas akan dipangkas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly Nanda mengatakan pihaknya telah menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke DPRD sejak September lalu. Kini, Pemkot menunggu jadwal pembahasan APBD pokok 2026 melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.
"RKPD kita sudah masukkan di bulan yang lalu, namun kan sekarang sudah ada dari pemerintah pusat untuk terkait mengenai pemotongan TKD, transfer ke daerah. Tentu ini juga mempengaruhi perubahan belanja kita untuk tahun depan," ujar Zulkifly kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Senin (20/10/2025).
Menurut Zulkifly, penurunan TKD dari pemerintah pusat membuat Pemkot Makassar harus melakukan efisiensi di sejumlah sektor. Namun, dia memastikan pengurangan belanja tidak akan mengganggu program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham.
"Ya, tentu. Harus kita efisiensi karena kan ada pengurangan. Sehingga postur belanja kita ini tentu harus kita kembali memprioritaskan, kira-kira kegiatan-kegiatan atau program apa yang perlu kita prioritaskan," katanya.
"Yang jelas program prioritas Pak Wali Kota itu harus kita dahulukan tentunya. Janji politik beliau dalam 5 tahun ke depan itu harus kita kawal terus," lanjutnya.
Zulkifly menjelaskan pos belanja yang berpotensi dipangkas meliputi perjalanan dinas, kegiatan rapat, hingga konsumsi. Evaluasi akan difokuskan pada aktivitas seremonial yang dinilai tidak mendesak.
"Ya, mungkin perjalanan dinas, SPPD, kemudian rapat-rapat, makan-minum rapat, itu beberapa yang sudah kita antisipasi untuk mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan yang saya kira yang seremonial. Itu yang akan kita kaji dan evaluasi kembali," ucapnya.
Sementara untuk sektor infrastruktur, Pemkot Makassar akan tetap mengutamakan proyek yang berdampak langsung bagi masyarakat. Termasuk pembangunan jalan dan program rehabilitasi rumah warga berpenghasilan rendah.
"Infrastruktur itu tergantung, kita lihat dampaknya. Kalau misalnya itu hasil verifikasi dari misalnya anggota DPRD dengan musrenbang, tentu itu pasti kita akan dahulukan," tuturnya.
"Kemudian yang sangat berdampak dengan masyarakat, misalnya jalan-jalan yang memang banyak dilalui, kemudian rehabilitasi bedah rumah, itu kita akan kaji kembali. Itu juga bagian dari program prioritas pemerintah pusat yang harus kita kawal," tambahnya.
Simak Video "Video: 4 Pelaku Penjarahan ATM saat DPRD Makassar Dibakar Massa Ditangkap"
(ata/asm)