.webp)
Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin melantik direksi dan dewan pengawas untuk 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) hasil seleksi lelang jabatan. Namun Appi belum melantik pejabat yang lolos posisi direksi PDAM dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Pantauan detikSulsel di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Selasa (7/10/2025), pelantikan berlangsung sekitar pukul sekitar pukul 17.00 Wita. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), pejabat Pemkot Makassar, maupun undangan lainnya menghadiri pelantikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelantikan dimulai dengan pembawa acara membacakan nama yang akan dilantik sesuai surat keputusan (SK) Wali Kota Makassar. Setelahnya, mereka yang akan dilantik dipersilakan ke panggung untuk melakoni prosesi pelantikan dipimpin Appi.
"Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ujar Appi saat melantik.
Appi kemudian mengambil sumpah jabatan para pejabat. Sumpah diucapkan Appi yang diikuti para pejabat.
Setelahnya, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan dari tiap BUMD. Prosesi ditutup penyerahan SK secara simbolis oleh Appi.
Diketahui, pelantikan direksi hanya untuk Perumda Parkir Makassar Raya, Perumda Pasar Makassar Raya, dan Perumda Terminal Makassar Raya. Adapun 2 BUMD lainnya, yakni PDAM dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menunggu persetujuan otoritas terkait.
Sementara, pelantikan dewas untuk PDAM Makassar, Perumda Parkir Makassar Raya, Perumda Pasar Makassar Raya, Perumda Terminal Makassar Metro. Adapun BPR tidak memiliki dewas.
Diberitakan sebelumnya, panitia seleksi BUMD Makassar sempat memanggil 2 nama baru untuk mengikuti wawancara dengan Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin. Hal ini setelah pansel mengusut dugaan adanya hubungan keluarga antarcalon.
"Jadi, sudah ada keputusan dari pansel untuk mengajukan kembali 2 orang calon. 1 dari direksi PDAM dan satu dari calon direksi (Perumda) Parkir untuk diajukan ke Pak Wali melaksanakan wawancara akhir," ujar Kabag Ekonomi Pembangunan Setda Makassar M Amri kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Jumat (26/9).
Amri menyebut 2 nama yang dipanggil adalah Gunawan yang merupakan mantan Direktur Umum Perumda Aneka Usaha di Balikpapan untuk direksi PDAM serta Sahruddin Said mantan legislator DPRD Makassar untuk Perumda Parkir. Mereka akan ikut tahapan tambahan sebelum wali kota menerbitkan SK penetapan.
"PDAM itu atas nama Gunawan, kemudian Parkir itu atas nama Sahruddin Said," katanya.
Dia menegaskan pemanggilan ini tidak secara otomatis mengganti calon lain. Pemanggilan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil verifikasi pansel.
"Nanti hasil dari keseluruhan ini baru akan dituangkan dalam SK Wali Kota terhadap siapa-siapa nanti yang ditunjuk sebagai direksi," tambahnya.
Direksi BUMD Makassar
1. Perumda Parkir Makassar Raya
- Adi Rasyid Ali (Direktur Utama)
- Andi Ryan Adriyanto (Direktur Operasional)
- Saharuddin Said (Direktur Umum)
- Syafri Hafid (Direktur Keuangan)
2. Perumda Pasar Makassar Raya
- Ali Gauli Arief (Direktur Utama)
- Aimansyah (Direktur Keuangan)
- Irfan Darmawan (Direktur Umum)
- Rusli Patara (Direktur Operasional)
3. Perumda Terminal Makassar Metro
- Elber Makbul Amin (Direktur Utama)
- Lisdayanty Sabri (Direktur Umum)
- M. Syachrul Maulana S (Direktur Operasional)
Dewan Pengawas BUMD Makassar
1. PDAM Makassar
- A Zulkifly (Ketua Dewan Pengawas)
- Andi Syahrum (Anggota Dewan Pengawas)
- Andi Taufig Aris (Anggota Dewan Pengawas)
- Wirda Fauzah (Anggota Dewan Pengawas)
2. Perumda Parkir Makassar Raya
- Andi Asminullah (Ketua Dewan Pengawas)
- Affandy Ibrahim (Anggota Dewan Pengawas)
- Amir Hamzah Karim (Anggota Dewan Pengawas)
- Muharram Madjid (Anggota Dewan Pengawas)
3. Perumda Pasar Makassar Raya
- Evi Aprialti (Ketua Dewan Pengawas)
- Amriana (Anggota Dewan Pengawas)
- Aris R Pongpalilu (Anggota Dewan Pengawas)
- Samsul Raga (Anggota Dewan Pengawas)
4. Perumda Terminal Makassar Metro
- Muhammad Rheza (Ketua Dewan Pengawas)
- Muhammad Irwan Tamsul (Anggota Dewan Pengawas)
- Wawan Purnawan (AnggotaDewanPengawas)
(ata/sar)
