.webp)
Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin akan menyiapkan lahan 7 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Appi ingin agar pembangunan sekolah tersebut diprioritaskan di wilayah kepulauan.
"Kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya, kami mencari lahan pembangunan gedung," kata Appi usai menerima rombongan Ombudsman Sulawesi Selatan di Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025).
Pemkot Makassar telah mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026 untuk pembebasan lahan seluas 6-7 hektar. Appi menegaskan Sekolah Rakyat ini untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat yang terkendala jarak dan fasilitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menyiapkan lahan sekitar tujuh hektar untuk pembangunan, dan penganggarannya sudah kami masukkan dalam APBD Perubahan dan APBD Pokok. Targetnya, pembebasan lahan dilakukan tahun 2026," tuturnya.
"Konsep Sekolah Rakyat ini sangat baik untuk memperluas jangkauan pendidikan. Kami berkomitmen mendukung agar anak-anak di wilayah sulit tetap memiliki kesempatan belajar," tambah Appi.
Lahan pembangunan Sekolah Rakyat masih dikaji. Namun Appi juga mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat akan diprioritaskan di wilayah kepulauan dan pulau terluar Makassar yang selama ini mengalami keterbatasan akses akibat kondisi cuaca dan medan yang menantang.
"Kami ingin membangun Sekolah Rakyat yang dipusatkan di pulau-pulau, terutama pulau terdekat dan wilayah selat bebas yang sulit dijangkau," ujarnya.
Saat ini, dua lokasi yang dapat segera dioptimalkan sebagai pusat pendidikan berbasis Sekolah Rakyat, yakni bekas Badan Diklat milik Pemerintah Provinsi Sulsel dan fasilitas milik Kementerian Sosial di Salodong, Biringkanaya.
"Ini penting karena medan dan cuaca di sana sering menjadi kendala bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Ismu Iskandar, mengapresiasi langkah Pemkot Makassar membangun Sekolah Rakyat. Ismu menilai rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kepulauan menunjukkan perhatian serius terhadap anak-anak.
"Itu bentuk keinginan Pak Wali dari Pemerintah Kota yang sangat memberi perhatian kepada anak-anak di pulau. Tapi, sekali lagi, ranahnya memang di pemerintah pusat dan Kota," jelas Ismu.
Ombudsman berharap sinergi yang telah terbangun antara pemerintah pusat, Pemkot Makassar, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan program Sekolah Rakyat berjalan efektif. Dia juga mendorong pelayanan publik di Kota Makassar semakin berkualitas dari tahun ke tahun.
Ismu menjelaskan, kunjungan tersebut memiliki dua agenda utama. Pertama, Ombudsman melakukan kajian pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Makassar, sedangka kedua terkait koordinasi yang difokuskan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
"Tujuannya adalah memastikan program nasional ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan. Kami melihat bagaimana respons Pemkot Makassar dalam menyiapkan dukungan, termasuk identifikasi tantangan di lapangan," ungkap Ismu.
(sar/asm)
