.webp)
Sejumlah massa dari mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menggelar aksi demonstrasi di pertigaan Jalan Alauddin-AP Pettarani sore ini. Massa memblokade jalan dengan menahan 2 truk kontainer.
Pantauan detikSulsel, Senin (1/9/2025), massa mulai berdatangan di lokasi sekitar pukul 15.00 Wita. Mereka langsung menyandera kontainer untuk digunakan sebagai panggung orasi.
Demo massa yang tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Alauddin Makassar ini mengusung tema, 'Indonesia Darurat Demokrasi, Rakyat Bergerak.' Massa menilai Indonesia tidak sedang baik-baik saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Foto: Kondisi arus lalu lintas saat demo di pertigaan Jalan Sultan Alauddin-Jalan AP Pettarani Makassar. (Sahrul Alim/detikSulsel) |
Demonstrasi tersebut membuat lalu lintas di lokasi mengalami perlambatan usai massa membakar ban di tengah jalan. Massa hanya menyisakan satu lajur jalan untuk dilewati kendaraan.
Kendaraan harus antre untuk melintas dari Jalan Pettarani ke Jalan Alauddin maupun sebaliknya. Massa juga hanya menggunakan barier pembatas jalan menahan laju kendaraan dari Alauddin menuju Jalan Andi Tonro.
"Gejala kemunduran demokrasi seiring dengan dinamika politik nasional yang berkembang akhir-akhir ini, kami menilai tampak nyata melalui berbagai kebijakan, praktik kekuasaan, serta manipulasi politik yang semakin menjauh dari prinsip-prinsip konstitusi dan nilai luhur reformasi 1998 banyak diselewengkan demi kepentingan oligarki dan segelintir elite politik," kata salah seorang orator dalam orasinya.
Hingga pukul 15.30 Wita, belum tampak petugas dari kepolisian dan Dishub mengatur lalu lintas. Tak ada juga kepolisian mengawal aksi mahasiswa ini.
Massa membawa sejumlah tuntutan dalam aksi unjuk rasa di lokasi. Berikut tuntutan massa aksi:
- Hukum seberat-beratnya pelaku pelindasan ojol;
- Copot Kapolri;
- Tolak Kenaikan tunjangan DPR RI;
- Sahkan RUU perampasan aset;
- Sahkan RUU Masyarakat Adat
- Tolak UU TNI dan tegakkan supremasi sipil;
- Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi;
- Copot Menteri Keuangan Sri Mulyani;
- Berikan transparansi penulisan buku sejarah Indonesia;
- Revisi RUU KUHAP
- Tolak Kenaikan PBB-P2 di berbagai daerah;
- Hentikan intimidasi, kriminalisasi, dan represifitas terhadap gerakan.
(sar/asm)
