Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan status tanggap darurat bencana buntut banjir di sejumlah wilayah Kota Daeng. Status tanggap darurat banjir Makassar ditetapkan mulai 10-17 Februari 2025.
"(Surat keputusan) SK tanggap darurat ini sudah biasa keluar saat kita mengalami kondisi cuaca ekstrem yang menyebabkan bencana dalam hal ini banjir. Kemarin juga saat kekeringan keluar juga tanggap darurat bencana," ujar Kepala BPBD Makassar Hendra Hakamuddin kepada detikSulsel, Rabu (12/2/2025).
SK penetapan status keadaan tanggap darurat bencana banjir Makassar dengan Nomor: 769/188.4.45/Tahun 2025 itu diteken oleh Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Danny Pomanto pada Senin (10/2). BPBD Makassar menyebut peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat untuk meminimalisir dampak banjir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada intinya status tanggap darurat ini menetapkan status Kota Makassar dalam kondisi tanggap darurat bencana. Sebenarnya ada tahapannya, ada siaga, siaga itu sudah kita keluarkan bulan November kemudian diikuti tanggap darurat," kata Hendra.
"Kalau penaikan status seperti itu artinya sudah ada warga terdampak yang kemungkinan akan menjadi potensi korban. Kalau dari sisi manusianya jadi korban, dari sisi asetnya bisa mengalami kerusakan," tambahnya.
Dalam kondisi tanggap darurat, kata Hendra, penanganan akan lebih intensif dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Status tanggap darurat selama satu pekan juga bisa diperpanjang tergantung perkembangan kondisi bencana.
"Dalam kondisi ini perlu ada operasi. Operasi itu pencarian, penyelamatan dan evakuasi. Nah, itu yang diatur dalam SK tersebut, bahwa seluruh elemen di Kota Makassar ini, bukan hanya pemerintah kota, tapi dari TNI-Polri bahkan swasta terlibat dalam pengurangan terjadinya risiko korban, kerusakan atau kerugian," ujarnya.
Dia mengakui SK tanggap darurat ini berdasarkan usulan BPBD Makassar. Pihaknya mengusulkan hal itu usai adanya imbauan peringatan dini cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
"Data sudah menunjukkan bahwa kita memasuki musim hujan, data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tertentu, dalam hal ini, kali ini tanggal 10-17 sesuai imbauan peringatan dini dari BMKG. Kemudian faktanya di lapangan sudah terjadi hujan lebat dan sangat lebat," katanya.
Fakta berikutnya, kata dia, sejumlah warga sudah mengungsi akibat banjir. Hal itu menurutnya perlu perhatian serius semua pihak.
"Artinya harus ditolong, data-data inilah yang menjadi dasar BPBD untuk mengusulkan kepada wali kota menaikkan status kota Makassar tanggap darurat untuk bersama-sama mengurangi risiko. Makanya saat tanggap darurat itu TNI/Polri semua sudah terlibat. Kita sudah bersatu padu dalam operasi penyelamatan dan evakuasi," jelasnya.
Dia memastikan penanganan dampak banjir akan ditingkatkan usai keluarnya SK tanggap darurat ini. Termasuk akan melibatkan sumber daya lainnya seperti TNI-Polri dan swasta.
"Bahkan sebenarnya lebih besar kekuatannya secara hukum, misalnya jika ada pihak menghalangi bisa dihukum, seperti itu. jadi prioritas pada saat tanggap darurat bagaimana menanggulangi dari sisi korban maupun aset," pungkasnya.
(asm/ata)