.webp)
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengancam akan mencopot ketua RT/RW hingga lurah yang diduga tidak netral di Pilkada Serentak 2024. Danny mengaku sudah mendapat informasi soal dugaan pelanggaran netralitas tersebut.
"Saya dapat laporan dari linmas, terus ada penyelenggara. Orang kan komplain semua, ada kader KB, itu luar biasa, RT/RW. Saya bilang kalau beda pilihan tidak apa-apa, tapi jangan memprovokasi orang," ungkap Danny kepada wartawan, Senin (25/11/2024).
Danny mengaku akan bertindak tegas terkait situasi ini. Dia mengaku akan turun langsung melakukan pengecekan terkait informasi yang diterima setelah dua bulan cuti kampanye.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya minta kalau tidak netral begitu diganti. RT/RW juga yang maksudnya merusak, memprovokasi, bawa semua sembako. Kan dia kumpulkan orang baru... itukan merusak semua," tuturnya.
Danny juga menyoroti adanya oknum lurah yang diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN. Namun dia belum merinci dugaan pelanggaran yang dimaksud.
"Saya akan kumpulkan semua masing-masing, saya proses. (Terkait lurah apa saja) Nanti kita lihat. Kalau saya sidak nanti, kita lihat mi itu nanti, lurah apa nanti," ucap Danny.
Danny mengaku tidak mempermasalahkan pilihan orang lain selama tidak memprovokasi. Dia juga meminta warga dan SKPD untuk sama-sama saling menjaga dan meningkatkan pengawasan agar pesta demokrasi berjalan aman dan damai.
"Saya minta semua ujung-ujung lorong, saya minta semua ujung-ujung kelurahan itu dijaga 24 jam. Dengan cara bikinlah seperti orang main domi atau apa semua maka sehingga saya minta SKPD mendukung lah masyarakat di situ," ungkapnya.
Dia menganggap situasi Makassar mulai tidak kondusif setelah 2 bulan dirinya cuti dari wali kota Makassar. Danny menegaskan akan kembali memperbaiki tatanan Kota Makassar yang mulai rusak.
"Saya monitor terus ini luar biasa rusaknya ini barang-barang dimana-dimana, serang fajar dimana-dimana, bukan serang fajar, serang siang malam, tengah malam. Inikan rusak sekali ini barang," papar Danny.
"Seperti tidak ada di situ aparat, termasuk Bawaslu harus mengawal ini. Masa cuma kita yang dikawal. Kenapa cuma kalau kita kampanye cuma kita yang dikawal, kawal itu wilayah. Kecuali kalau memang ada kerja sama, saya tidak tuduh tapi dibiarkan berarti ada kerja sama," pungkasnya.
(sar/asm)
