.webp)
Pemkot Makassar mendapatkan penghargaan sebagai instansi pemerintah dengan pelayanan dan keterbukaan informasi publik terbaik di Indonesia. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto membocorkan rahasia keterbukaan informasi itu adalah dirinya bisa dihubungi oleh siapapun.
Danny Pomanto menjelaskan, secara program pemerintah memiliki banyak saluran untuk masyarakat menyampaikan keluhan, saran, ataupun kritik. Menurutnya, walaupun pemerintah memiliki banyak saluran, masyarakat lebih memilih untuk menghubungi secara personal.
"Saya bisa dihubungi oleh siapa pun, termasuk komplain dan secara manual karena kita punya banyak saluran, ada lapor, ada macam-macam, kita punya saluran tapi kelihatannya lebih personal touching dan emosional itu langsung ke saya," kata Danny dikutip dari wawancara Blak-blakan 20Detik, Selasa (1/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Danny menjelaskan ketika mendapatkan keluhan dari masyarakat, dia langsung meneruskan pesan tersebut ke grup satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tidak sedikit pejabat di kecamatan maupun kelurahan yang dipecat setelah laporan warga terbukti.
"Saya pasti forward (laporan warga) ke grup SKPD, SKPD 24 jam selalu melihat grup itu, saya minta 1 menit harus respons. Hasilnya banyak pejabat di kecamatan, pejabat di kelurahan dipecat gara-gara laporan itu setelah terbukti," katanya.
Menurutnya, masyarakat berpikir melapor secara langsung ke dirinya akan mendapat respons lebih cepat. Dia menganggap warga yang melapor tanpa melihat waktu itu sebuah kenikmatan.
"Walaupun kita cukup siksa karena jam 3 dia WA, tapi karena saya sudah biasa, saya anggap itu sebuah kenikmatan lah karena ikatan emosional dengan mereka terjalin dengan baik," ujarnya.
Danny menganggap ikatan emosional yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan membuat warganya merasa memiliki kota. Sementara itu, ketika menjadi pembicara di forum luar negeri, Danny kerap menyampaikan Makassar telah berhasil menjadikan masyarakatnya sebagai shareholder.
"Saya sering diundang di luar negeri sebagai pembicara, saya bilang mereka begini, tempat saya, kami sudah berhasil mengubah masyarakat dari stakeholder menjadi shareholder," tuturnya.
"Seperti RT-RW, RT-RW itu sekarang bergaji hampir Rp 2 juta sekarang, karena janji saya kalau dapat 2 triliun dia dapat Rp 2 juta, kalau dapat Rp 1 triliun dia dapat Rp 1 juta, kalau PAD (pendapatan asli daerah) kita Rp 3 triliun dia dapat Rp 3 juta," contohnya.
Dia menegaskan bahwa mereka memiliki hak dari PAD tersebut, jadi mereka pun bertanggung jawab memajukan Makassar secara bersama. Danny juga menegaskan bahwa Wali Kota tidak bisa dianggap sebagai raja, namun semua setara dengan pejabat lainnya.
"Artinya nol sekian persen itu milik mereka, jadi kalau mundur kota ini, maka mundur pula dia punya penghasilan sehingga mereka menjadi shareholder, pemilik nyata secara hukum ekonomi," ujarnya.
"Tidak bisa (wali kota dianggap raja), ini sama-sama kebersamaan dan dicintai masyarakat itu lebih mahal dari segalanya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Danny menyampaikan pihaknya memiliki pertemuan rutin perbulan dengan para shareholder. Pertemuan rutin itu dinamakan gerakan salat subuh berjemaah.
"Ini konsep low-carbon yang paling nyata (dari pertemuan rutin), pertemuan 15 ribu orang sampai 20 ribu orang, seperti Lebaran itu. Kemudian, tanpa makan karena subuh-subuh tidak ada orang makan, tanpa minum, kemudian tanpa gedung, tanpa AC," jelasnya.
"Sampah tidak ada dan di situ lah saat-saat orang gampang menerima informasi, di subuh hari. Dan alhamdulillah itu sudah hampir 10 tahun kita praktikkan, sehingga kalau saya mau launching program-program yang masif, salat subuh tempatnya," lanjutnya.
Dia juga mengatakan salah satu hal menarik dari kegiatan itu adalah non muslim turut hadir. Ketika salat subuh telah selesai, para shareholder non muslim ikut bergabung dengan jemaah lainnya.
"(Shareholder yang hadir merupakan) opinion leader mulai RT-RW, Bassibarania, kemudian dewan lorong, dan pegawai-pegawai kita," ucapnya.
Dia mengungkapkan pertemuan rutin itu diperlukan karena selalu ada perubahan tiap bulannya. Selain itu, struktur camat dan lurah juga turut hadir.
"Justru itu, justru camatnya hadir, beda misalnya dalam saluran bertingkat seperti itu, beda kalau semua saling bertatap," katanya.
"Iya, dikonfrontir karena begitu saya turun, karena kita punya panggung sendiri, saya turun panggung mereka kalau ada keluhan langsung, ada camatnya ada lurahnya, jadi bisa mengklarifikasi langsung," sambungnya.
Selain itu, Danny menegaskan bahwa camat dan lurah tidak boleh mempraktikkan istilah asal bapak senang (ABS). Dirinya tidak segan-segan mencopot jabatan camat atau lurah yang terbukti melakukan praktik ABS tersebut.
"Tidak bisa, pasti, karena mereka bisa lapor ke saya. Jadi kalau lurahnya ABS, selesai dia, atau bohong saja pasti selesai karena kami bisa langsung dihubungi sama siapapun," tuturnya.
(asm/sar)
