.webp)
KPU Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), ingin melobi Pemkot Makassar terkait nota perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilwalkot Makassar yang hanya Rp 64 miliar. KPU berharap bisa ada adendum NPHD jika nantinya anggaran Pilwalkot Makassar kurang.
Anggota KPU Makassar Andi Muhammad Yasir Arafat menyebut NPHD untuk Pilwalkot 2024 disepakati oleh komisioner periode sebelumnya dengan pihak Pemkot Makassar. Sehingga, pihaknya terlebih dahulu akan mengoptimalkan item anggaran sesuai NPHD tersebut.
"Kami komisioner 2023-2028 menjalankan proses dari kesepakatan yang dilakukan oleh komisioner periode sebelumnya. NPHD Kota Makassar sudah disahkan oleh komisioner sebelumnya, jadi kita tinggal mengoptimalisasi angka-angka NPHD tersebut," ujar Yasir di Kantor KPU Makassar, Selasa (23/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nilainya kurang lebih 64 miliar di luar dana sharing dari provinsi untuk kepentingan Pilgub," tambah Yasir.
Yasir mengaku masih akan berkomunikasi dengan Pemkot Makassar untuk upaya adendum NPHD jika anggaran itu dinilai tak cukup. Kendati demikian, pihaknya terlebih dahulu akan mengoptimalkan anggaran Rp 64 miliar yang ada.
"Ini masih kita komunikasikan dengan pihak pemerintah kota Makassar apakah ada klausul dalam perjanjian kemarin apakah bisa adendum atau tidak. Itu masih dalam tahap negosiasi kembali dengan pihak pemkot. Tapi pada prinsipnya adalah KPU Makassar akan melakukan optimalisasi terhadap nilai Rp 64 miliar dalam NPHD kemarin," jelasnya.
Saat ini, pihaknya masih melakukan pencermatan item anggaran dengan mengikuti nominal anggaran yang telah disepakati di NPHD. Revisi itu untuk penyesuaian dengan kondisi terkini tahapan Pilwalkot Makassar.
"Item anggarannya kami sekarang dalam tahap merevisi uraian item yang telah ditetapkan tanpa merubah matriks yang ditetapkan dalam NPHD. Yang kami revisi uraian item-item kegiatan segala macam disesuaikan dengan kondisi kami dan melihat Pilkada ke depan," jelasnya.
Diketahui, NPHD dari Pemkot Makassar pada Pilwalkot 2024 turun Rp 20 miliar dibanding pada 2020 lalu. Sebelumnya NPHD untuk Pilwalkot Makassar sebesar RP 84 miliar.
(asm/sar)
