Sebanyak 29 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan eksploitasi di Papua Nugini (PNG). Aksi kejahatan tersebut diduga melibatkan 6 Warga Negara Asing (WNA) asal China.
"Dalam kasus ini, terdapat enam orang WNA asal Tiongkok yang diduga terlibat," kata Wadirreskrimum Polda Papua, AKBP Wahyu Basuki saat konferensi pers di Mapolda Papua Lama, Jumat (20/11/2026).
Perkara tersebut tercatat dalam laporan polisi nomor: LP/B/181/X/2026/SPKT/POLDA PAPUA tanggal 29 Oktober 2026. Wahyu menuturkan, empat WNA China telah diamankan kepolisian Papua Nugini, sedangkan dua lainnya masih buron.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebanyak 29 WNI yang telah tiba di Jayapura sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Papua," tuturnya.
Sementara itu, masih terdapat 10 WNI yang berada di Kantor Imigrasi Port Moresby, Papua Nugini. Penanganan terhadap 10 WNI tersebut terus dikoordinasikan dengan pihak terkait.
"Penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban," tegas Wahyu.
Ditreskrimum Polda Papua juga menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana perdagangan anak. Polisi mengungkap dua bayi kembar perempuan berusia dua bulan diduga menjadi korban.
"Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa lima orang saksi dan masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang dilaporkan serta mengumpulkan alat bukti untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," jelasnya.
Wahyu menegaskan, perkara dugaan perdagangan anak tersebut menjadi perhatian serius kepolisian. Hal ini mengingat korbannya merupakan bayi yang membutuhkan perlindungan khusus.
"Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman, termasuk pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti agar penanganan perkara dapat berjalan sesuai ketentuan hukum,' imbuh Wahyu.
Di sisi lain, Polda Papua juga melaksanakan edukasi terkait pencegahan TPPO hingga eksploitasi ke sejumlah sekolah. Polisi memberikan sosialisasi terkait modus perdagangan orang, penipuan berkedok lowongan pekerjaan hingga perekrutan pekerja migran secara nonprocedural.
"Upaya preventif juga dilakukan melalui deteksi dini dan pemantauan jalur transit, khususnya di Pelabuhan Laut Jayapura, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya perekrutan maupun pengiriman korban TPPO melalui jalur keberangkatan tersebut," terang Wahyu.
Wahyu mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan tinggi. Khususnya apabila tidak disertai persyaratan dan prosedur resmi.
"Pastikan seluruh proses pemberangkatan tenaga kerja dilakukan melalui jalur resmi. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan tenaga kerja ilegal, segera laporkan kepada kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center 110," imbaunya.
(sar/ata)
