.webp)
Polisi mengungkap massa yang memprotes penyaluran dana desa juga menjarah sejumlah kantor pemerintah di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kantor pemerintahan yang terdampak pembakaran dan penjarahan bertambah dari 11 menjadi 18 unit.
"Terdapat 18 kantor yang menjadi sasaran amukan massa. Tidak hanya membakar massa juga menjarah isi kantor tersebut," kata Kapolres Puncak AKBP Domingos De F. Ximenes kepada detikcom, Jumat (14/8/2026).
Domingos mengatakan kantor Dinas Kesehatan dan ruang rapat kantor DPRD Puncak hangus terbakar. Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga ludes terbakar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak hanya itu, massa juga membakar habis kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BPKAD) sebagian bangunannya terbakar dan inventaris kantor dijarah," bebernya.
"Untuk Kantor Bupati Puncak sebagian bangunan terbakar dan sejumlah inventaris kantor turut dijarah. Untuk Kantor Sekretariat sebagian bangunan terbakar dan mengalami penjarahan," lanjutnya.
 Gedung pemerintahan di Puncak, Papua Tengah dibakar massa. Foto: Gedung pemerintahan di Puncak, Papua Tengah dibakar massa. (dok. istimewa) |
Sementara Kantor Kesbangpol sebagian bangunan mengalami kebakaran dan mengalami penjarahan inventaris. Kemudian kantor PMK mengalami penjarahan dan sebagian gedung kantor terbakar.
"Kantor Dinas Kesehatan hanya mengalami pengerasan oleh massa. Sementara Kantor Dinas Perindagkop mengalami kerusakan dan penjarahan inventaris," bebernya.
Lebih lanjut, Domingos mengatakan untuk kantor Dinas Inspektorat mengalami pengrusakan dan penjarahan barang inventaris. Sementara kantor BKPSDM mengalami pengrusakan dan penjarahan.
"Untuk kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan juga mengalami pengrusakan dan penjarahan inventaris. Hal yang sama juga terjadi pada kantor Kominfo," katanya.
Diketahui, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Ilaga, Puncak pada Selasa (11/8) sekitar pukul 18.45 WIT. Aksi anarkis pembakaran dan penjarahan kantor pemerintahan itu diduga imbas dari pembagian dana desa tahap I tahun 2026.
