.webp)
Satgas Operasi Damai Cartenz menilai kelompok kriminal politik (KKP) jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. KKP disebut menyebarkan propaganda separatisme lewat pendekatan intelektual dan ideologis dengan menyusup ke dalam jaringan mahasiswa.
"Ancaman KKB nyata dalam bentuk kekerasan, tetapi KKP menyerang dari sisi ideologi dan kesadaran generasi muda Papua. Ini justru lebih berbahaya dalam jangka panjang karena dilakukan melalui proses kaderisasi, agitasi intelektual, dan pembentukan narasi tandingan terhadap negara," ungkap Kaops Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat (18/7/2025).
Faizal menjelaskan, KKB selama ini dengan aksi brutalnya menggunakan senjata dalam melakukan gangguan keamanan. Sementara KKP justru bergerak lebih halus namun sistematis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka (KKP) menyusup lewat jalur intelektual, aksi massa, dan propaganda digital, dengan tujuan akhir memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.
KKP memiliki struktur dan jaringan yang luas, baik di dalam maupun luar negeri. Organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi garda depan dalam menyuarakan agenda separatisme.
"Termasuk melalui lobi internasional dan pemanfaatan diaspora mahasiswa Papua di luar negeri. Di dalam negeri, kelompok ini menyusup melalui jaringan mahasiswa seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang tersebar di berbagai kota studi," jelas Faizal.
KKP kerap memanfaatkan isu-isu sensitif kerap dieksploitasi untuk membangun sentimen anti-pemerintah. Isu yang dimaksud seperti rasisme, pelanggaran HAM, hingga penolakan terhadap program-program strategis pemerintah seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, dan pemekaran daerah otonomi baru.
"Kami mencatat bahwa banyak disinformasi dan narasi provokatif beredar di media sosial yang menyebut program-program pemerintah sebagai bentuk penjajahan baru. Padahal, program tersebut bertujuan menyejahterakan masyarakat Papua," papar Faizal.
Faizal menuturkan, Satgas Operasi Damai Cartenz yang kini beroperasi di 11 kabupaten dengan fokus utama di Jayapura, Mimika, Deiyai, Dogiyai, dan Yahukimo. Pihaknya mengedepankan pendekatan hukum yang adaptif terhadap konteks sosial budaya Papua lantaran penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara kaku karena masih kuatnya ikatan kekerabatan adat.
"Banyak warga yang secara adat merasa berkewajiban membantu saudaranya di KKB atau KKP, meskipun tidak mendukung secara ideologis. Di sinilah kami melakukan pendekatan yang persuasif dan humanis. Pelaku utama tetap kami proses hukum, tetapi terhadap simpatisan, pendekatan antropologis menjadi kunci," pungkasnya.
(sar/hsr)
