Polemik Anggota DPRD Pangkep Diancam Dibunuh gegara Diduga Hina Bupati

Tim detikSulsel - detikSulsel
Kamis, 24 Apr 2025 09:20 WIB
Foto: Anggota DPRD Pangkep, Muhammad Ramli. (Muhammad Subhan/detikSulsel)
Pangkep -

Pernyataan anggota DPRD Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Ramli saat rapat dengar pendapat (RDP) terkait pemberhentian honorer menuai polemik hingga diduga menghina Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL). Ramli pun mendapat ancaman pembunuhan dari pendukung MYL berinisial HH.

Diketahui, dalam video beredar Ramli mengaku tidak takut dengan bupati saat RDP. Hal itu disampaikan Ramli di hadapan demonstran yang menolak dan mempertanyakan alasan pemberhentian ratusan honorer.

"Jangan lagi sebut bahwa anggota DPRD takut sama bupati. Jangankan 1 bupati, 2 bupati pun saya tidak takut sama bupati," ucap Ramli sebagaimana video beredar.


Ramli Laporkan Pendukung Bupati

Belakangan, pernyataan Ramli tersebut menuai sorotan dari pendukung Bupati Pangkep MYL. Ramli pun mengaku diancam akan dibunuh oleh pendukung MYL berinisial HH melalui grup WhatsApp pada Rabu (16/4/2025).

Menyikapi ancaman tersebut, Ramli langsung melaporkan HH ke Polres Pangkep. Dia berharap HH diproses secara hukum.

"Saya sudah laporkan ke Polres Pangkep tentang ancaman kepada saya," kata Ramli saat dihubungi pada Senin (21/4).

Ramli menduga ancaman itu imbas pernyataannya yang menolak kebijakan Pemkab Pangkep yang memberhentikan ratusan honorer saat RDP. Saat itu, dia meminta pemerintah transparan terkait alasan pemberhentian tenaga honorer.

"Saling lempar tanggung jawab antara BKPSDM dengan OPD soal pemberhentian honorer. Seperti di Kecamatan Ma'rang semuanya lepas tangan," kata Ramli.

Menurutnya, pemberhentian honorer tidak bisa dilakukan dengan alasan efisiensi. Ramli menilai, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh dilakukan untuk 2 hal yaitu belanja pegawai dan bantuan sosial.

"Juga di Rumah Sakit Batara Siang, dirut bilang pemberhentian honorer terkait efisiensi padahal efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan belanja sosial," ucapnya.

Pendukung Bupati Pangkep demo di kantor DPRD Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel). (Muhammad Subhan/detikSulsel)

Kasat Reskrim Polres Pangkep, AKP Muhammad Saleh mengaku telah menerima laporan Ramli. Pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan terhadap terlapor HH.

"Masih proses penyelidikan. Baru diagendakan untuk diambil keterangan saksi saksi dan termasuk terlapor," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya...



Simak Video "Video: Kantor Kelurahan di Pangkep Diteror Kotoran Sapi Oleh OTK "


(hsr/hsr)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork