.webp)
Pemprov Papua Tengah mengutus Tim Perdamaian untuk memediasi massa usai insiden penembakan 3 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berujung 6 mobil TNI-Polri dibakar massa di Kabupaten Puncak Jaya. Tim Perdamaian terdiri dari instansi pemerintah terkait, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta aparat TNI-Polri.
"Saya telah menginstruksikan seluruh jajaran dan TNI-Polri serta MRP untuk membantu Pemda Kabupaten Puncak Jaya menyelesaikan permasalahan ini," kata Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).
Ribka mengatakan tim yang dipimpin Staf Ahli Gubernur itu sebagai perpanjangan tugas pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dia mengaku sudah terlebih dahulu melaksanakan rapat terbatas bersama forkopimda dan anggota MRP untuk menyikapi permasalahan ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tim perdamaian yang meliputi Kesbangpol, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, MRP, dan TNI-Polri, telah tiba di Puncak Jaya. Nantinya tim akan bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat melakukan mediasi perdamaian," ungkapnya.
"Yang jelas kami semua stakeholder baik dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pemerintah kampung serta distrik, telah mengambil keputusan dan menyatakan berdamai," imbuhnya.
Ribka Haluk mengaku sudah menerima laporan dari mediasi yang dilakukan pemda dan jajaran. Dia menyebut mediasi akan dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat.
"Sejak awal kejadian, komunikasi dengan pemda setempat terus kami lakukan. Lalu kami memberikan petunjuk kepada bupati dan jajarannya untuk melakukan tahapan mediasi antara masyarakat. Puji Tuhan kami sudah mendapat laporan terbaru, ada progresnya baik. Tapi ini tidak sampai di sini, kami akan terus mengupayakan mediasi dan secara berjenjang kami juga melaporkan kepada Pak Menteri (Kemendagri)," tuturnya.
Ribka Haluk berharap masyarakat kembali hidup rukun dan melakukan aktivitas seperti biasa. Selain itu, dia juga berterima kasih karena permasalahan ini tidak berlarut.
"Masyarakat sudah sampaikan ini spontanitas dan mereka sudah hidup rukun dan kembali bersatu. Ini satu hal yang baik yang perlu dipertahankan, apalagi Puncak Jaya merupakan daerah injil," tuturnya.
Diketahui, aksi TNI menembak mati tiga anggota OPM di Puncak Jaya menyulut kemarahan massa. Mereka menilai ketiga orang yang ditembak itu bukan anggota OPM.
Massa yang protes kemudian meminta ganti rugi total Rp 3 miliar untuk ketiga orang yang ditembak. Menurut Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, permintaan ganti rugi tersebut merupakan denda adat.
"Betul kemarin itu ada menuntut denda adat," ujar Kuswara kepada detikcom, Kamis (18/8).
Namun permintaan ganti rugi tersebut belum disepakati kedua belah pihak. Pasalnya, massa terlanjur terprovokasi hingga melakukan aksi anarkis.
"Tapi karena belum selesai, masyarakat orang banyak sudah ada yang provokasi akhirnya kemarin tidak selesai itu, akhirnya ribut," kata Kuswara.
Massa yang emosi kemudian membakar enam unit kendaraan TNI-Polri serta melakukan perusakan terhadap satu unit kendaraan lainnya. Insiden pembakaran itu tepatnya terjadi di depan RSUD Mulia, Distrik Mulia, Rabu (17/7).
"Pembakaran itu ada protes, itu kan karena ada protes dari warga," ujar AKBP Kuswara.
(asm/ata)
