.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah buka suara soal kasus pemerkosaan 2 wanita oleh massa demo ricuh di Kabupaten Nabire. Pemprov menyebut massa menggelar demonstrasi tanpa mengantongi izin dari kepolisian.
"Memang saya tanyakan kepada bapak kapolres ada permohonannya tapi setelah dicek memang belum memenuhi persyaratan karena itu belum terdaftar di Kesabgpol baik kabupaten maupun provinsi," kata Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk kepada wartawan di Jayapura, Selasa (9/4/2024).
Ribka menuturkan, Pemprov Papua Tengah dan aparat kepolisian sempat meminta massa untuk melengkapi persyaratan sebelum melakukan demonstrasi. Namun mereka tetap menggelar demonstrasi meski tidak mengantongi izin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah dalam hal ini kami provinsi dan unsur keamanan kami menyikapi bahwa saran dari pihak keamanan bahwa ini belum memenuhi syarat-syarat yang diminta untuk pengajuan pendapat di muka umum sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Ribka.
Dia juga menyebut, izin untuk demonstrasi itu tidak diberikan dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya karena waktu pelaksanaan demonstrasi masih dalam situasi bulan suci Ramadan dan Paskah.
"Sehingga mungkin dari pihak keamanan berdasarkan pertimbangan konflik daerah, apalagi situasi masih puasa, masih bulan Paskah, jadi dimintakan untuk memenuhi syarat itu dulu," terangnya.
Di sisi lain, Ribka menegaskan Pemprov Papua Tengah dan aparat kepolisian tidak melarang massa untuk menggelar demonstrasi. Dia sekali lagi menegaskan ada pertimbangan khusus mengapa demonstrasi itu tidak diberi izin.
"Tidak ada alergi dari pemerintah maupun pihak keamanan. Tidak ada alergi. Kenapa hari itu, karena hari itu pas situasinya libur, kantor tutup semua," tuturnya.
Dia juga mengaku sempat ingin turun langsung menemui massa aksi saat itu. Hanya saja pihak kepolisian tidak memberikan izin dengan alasan keamanan.
"Malah Ibu Gubernur mau turun, (diberi tahu polisi) 'aduh kalau ibu turun kita lebih parah lagi', tidak bisa kita melawan dengan Pak Kapolres, Pak dandim. Sudah pakai baju lapangan. Pak Karo semua jadi saksi saya mau turun lapangan. Tapi tidak bisa karena dampaknya," bebernya.
Diketahui, unjuk rasa itu berlangsung di enam titik, salah satunya di Kompleks Jayanti, Kelurahan Wonorejo, Nabire pada Jumat (5/4). Massa melakukan pembakaran ban, pemalangan dengan tiang listrik, kayu, batu, hingga melakukan pemerkosaan terhadap 2 wanita.
Polisi mengatakan unjuk rasa tersebut dipicu penganiayaan oknum TNI terhadap seorang warga sipil yang diduga anggota KKB beberapa waktu lalu. Namun polisi menegaskan pihaknya sejak awal menolak unjuk rasa ini karena tidak memiliki izin keramaian.
"Aspirasi mereka memang sudah disampaikan dan terkait masalah (oknum TNI aniaya) itu kan sudah disampaikan Pangdam Cenderawasih bahwa oknum-oknum TNI itu sudah ditindak," kata Kapolres Nabire AKBP Wahyu S. Bintoro kepada detikcom, Sabtu (6/4).
(asm/hsr)
