Berita Nasional

BW Geram Diserang Berita Hoax Ditangkap Bareskrim: Merugikan Nama Baik!

Tim detikNews - detikSulsel
Kamis, 11 Agu 2022 14:48 WIB
Bambang Widjojanto (BW) dan eksKSAU Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat mendatangi kantor BPN di Kertanegara
Foto: Marlinda Octavia/detikcom
Jakarta -

Mantan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW) mengaku geram dengan pemberitaan yang menyebut dirinya ditangkap tim Bareskrim Polri. BW menegaskan, pemberitaan itu telah merugikan nama baiknya.

Bambang Widjojanto awalnya menjelaskan bahwa dirinya sempat ditanya oleh seseorang yang mengaku wartawan salah satu media. Wartawan itu menanyakan soal kabar penangkapan BW, namun BW mengaku tidak menjawabnya karena informasi itu tidak benar.

"Tetiba di pagi hari, sekitar jam 09.00 pagi ada WA dari beberapa wartawan yang mengaku berasal dari Pos Kota dan mau minta konfirmasi dengan kalimat "... saya dapat informasi Pak BW dibawa ke Bareskrim tadi malam. Apakah informasi ini benar? Jika benar terkait perkara apa? Dan kenapa?...". Dilanjutkan lagi dengan kalimat pertanyaan lainnya "..., apakah informasi tersebut A1?". Ditambahkan dengan emoji ekspresi memohon," ujar BW kepada wartawan, Kamis (11/8/2022).


"Saya tidak menjawabnya WA tersebut karena informasi dimaksud sangat tidak benar dan ngawur serta dimuat tanpa konfirmasi awal dari pihak yang disebutkan (BW), padahal nama baiknya potensial dirugikan. Prinsip cover both side, sepenuhnya diabaikan dan tidak dijalankan," sambung BW.

Belakangan BW mengetahui kalau informasi yang ditanyakan ke dirinya itu ternyata dimuat sebagai salah satu berita. Dia pun geram dan menilai media yang memuat kabar tersebut melanggar sejumlah aturan.

"Setelah berita itu, ada WA dan phone bertubi-tubi dari para sahabat dan rekan media lainnya. Hal ini sangat merugikan nama baik kami serta apa yang dilakukan Pos Kota sudah dapat dikualifikasi pelanggaran sesuai UU ITE," ucapnya.

Pasal yang dimaksud ialah Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A UU ITE. BW juga menyebut media yang menuliskan kabar itu melanggar UU Pers.

"Media Pos Kota juga dapat dikualifikasi melanggar Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah," ujarnya.

"Semoga media, khususnya Pos Kota tetap menjaga netralitas karena bersikap objektif serta tidak menyiarkan berita yang tidak sesuai dengan standar etik dan perilaku pers yang baik. Untuk itu, saya menggunakan Hak Koreksi ini, meminta advis dari Dewan Pers dan mempertimbangkan untuk mengambil Langkah hukum lebih lanjut atas masalah ini," sambung BW.



Simak Video "Wagub DKI soal BW Mundur dari TGUPP: Sudah Tepat"
[Gambas:Video 20detik]
(hmw/nvl)