.webp)
Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) Wilayah Timur menggelar Seminar Nasional dan Rapat Kerja Wilayah di Kota Ternate, Maluku Utara. Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama dalam mewujudkan visi BPD sebagai Regional Champion 2045.
Acara dengan tema 'Terompet dari Timur: Mendorong BPD Menjadi Regional Champion 2045' ini berlangsung di Bella Hotel Ternate selama dua hari yakni pada Senin-Selasa (28-29/7/2025). Agenda kegiatan diawali dengan Welcome Dinner pada hari pertama dan kemudian dilanjutkan dengan Seminar dan Rapat Kerja.
Koordinator FKDK BPDSI Wilayah Timur yang juga Komisaris Indepen Bank Papua, Victor Abraham Abaidata seminar ini menggugah kesadaran nasional akan peran krusial Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai pilar pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal. Seminar ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, serta perwakilan dari BPK, Kemendagri, Direksi, dan Komisaris BPD seluruh Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terompet dari Timur bukan sekadar simbol. Ini adalah senian nyata bahwa kebangkitan ekonomi nasional dimulai dari daerah. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perhelatan menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia hanya akan benar-benar kuat jika daerah kuat. Dan daerah akan menjadi kuat jika BPD-nya juga kuat," kata Victor Abraham dalam keterangannya.
Pernyataan ini diperkuat oleh sambutan Ketua Umum FKDK BPDSI yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Maluku Malut, Nadjib Bachmid. Ia menyoroti urgensi transformasi kelembagaan BPD.
"BPD harus bertransformasi menjadi Regional Champion yang tangguh secara keuangan dan teknologi, adaptif terhadap perubahan, relevan serta berpihak pada rakyat dan UMKM," ujarnya.
Seminar ini juga mengupas secara tajam ketimpangan struktural yang dihadapi BPD dibandingkan bank Himbara. Aset gabungan BPD hanya sekitar Rp 1.031 triliun, jauh di bawah Himbara yang mengelola lebih dari Rp 6.000 triliun.
Ketimpangan ini diperparah oleh distribusi Dana APBN dan penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang kerapkali ditempatkan di Bank Himbara. Oleh karenanya Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang juga Pj Gubernur Papua Agus Fatoni turut menegaskan komitmennya membangun BPD.
"Kemendagri berkomitmen untuk mendukung dan mendorong setiap pemerintah daerah untuk mengoptimalkan BPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami dari Kemendagri sesuai arahan Pak Menteri langsung turun tangan untuk mengoptimalkan fungsi BPD sebagai pemegang kas daerah," ujarnya.
Ketidakpastian hukum akibat tumpang tindih regulasi pun menjadi sorotan dalam seminar ini. BPD terjepit antara kewenangan Pemda melalui UU BUMD/PP 54/2017 dan regulasi perbankan nasional oleh OJK melalui Perundang-undangan Perbankan, yang menghasilkan ketegangan dalam tata kelola dan penetapan pengurus bank. Hal ini turut berdampak pada lambatnya inovasi dan terbatasnya ruang ekspansi pembiayaan produktif di daerah.
Puncak acara seminar ditandai dengan pembacaan Rekomendasi Nasional oleh Komisaris Independen Bank Sulteng sekaligus Bendahara FKDK BPDSI Wilayah Timur Novi V.B. Kaligis. Dia menegaskan perlunya ruang dan regulasi khusus untuk kebangkitan BPD.
"Sudah saatnya BPD diberi ruang dan regulasi khusus yang afirmatif untuk bangkit sebagai Regional Champion menuju Indonesia Emas 2045," tegas Kaligis.
Rekomendasi tersebut mencakup empat hal utama: Pertama, penyusunan kebijakan afirmatif dalam RUU BUMD yang memberikan landasan hukum yang adaptif terhadap karakteristik dan peran strategis BPD; Kedua, pembentukan pedoman tata kelola dan Peran Dewan Komisaris; Ketiga, Mendorong sinergi BPD dengan instansi keuangan lainnya serta kolaborasi antara BPD; dan keempat Transformasi Digital dan Inovasi Layanan.
Rekomendasi akan didorong melalui upaya advokasi strategis tingkat nasional sebagai bagian dari langkah mendorong kebijakan afirmatif dan dukungan konkret bagi transformasi BPD menuju Regional Champion 2045. Rekomendasi tersebut sejalan dengan arahan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.
"Dengan kerangka legislasi dan kebijakan yang kuat, afirmatif, dan progresif, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan nasional, BPD diyakini dapat menjadi katalisator pembangunan regional sekaligus penggerak utama transformasi ekonomi nasional," ucapnya.
Rangkaian acara ditutup dengan pembacaan Deklarasi Ternate untuk BPD Regional Champion 2045 oleh Komisaris Bank Sultra yang merangkap sebagai Sekretaris FKDK BPDSI Wilayah Timur La Ode Rahmat, yang mendeklarasikan "Dari Ternate, kami meniup terompet perubahan: BPD harus menjadi pilar kemandirian daerah demi Indonesia yang maju, adil, dan berkelanjutan".
(asm/hsr)
