Ragam Tantangan Ekonomi di Era Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto dinilai akan menghadapi beragam tantangan ekonomi di era kepemimpinannya. Pakar Ekonomi pun menyebutkan beberapa tantangan tersebut.

Dilansir dari detikFinance, Rabu (23/10/2024), Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto berharap pemerintahan Prabowo dapat menyiapkan solusi dalam merespons beberapa tantangan ekonomi yang akan terjadi. Meskipun saat ini, kondisi ekonomi Indonesia dinilai masih baik dan stabil.

"Kondisi perekonomian Indonesia sampai saat ini masih baik dan stabil, tetapi harus mulai meningkatkan kewaspadaan," ucap Teguh dalam keterangannya.

Teguh mengatakan pemerintahan yang baru mesti menyiapkan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan seperti deflasi dan PHK. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dan lebih waspada dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang akan terjadi.

"Perlu langkah-langkah strategis untuk merespons penurunan harga (deflasi) selama 5 bulan berturut, penurunan sekitar 9,5 juta orang kelas menengah, terjadinya PHK, dan ditambahkan kondisi ketidakpastian di luar negeri. Waspada lebih baik daripada terlena," jelas Teguh.

Diketahui, kondisi pasar keuangan Indonesia pun cenderung stabil. Nilai tukar rupiah relatif lebih baik jika dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia lainnya yakni -1,05% year to date (ytd).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bertumbuh 3,94% ytd, bahkan mencapai all-time high pada level 7.905,39 pada 19 September 2024 lalu. Rating investasi Indonesia pun positif.

Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengonfirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat BBB+. Hal ini dua tingkat di atas investment grade dengan outlook positif.

Meskipun begitu, ia menyebut ada permasalahan yang dihadapi pemerintah. Pada September 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, deflasi Indonesia mencapai sebesar 0,12%.

Deflasi ini menjadi yang kelima berturut-turut sepanjang tahun berjalan. Hal ini juga menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Karena deflasi ini, indikator pendapatan atau uang di masyarakat semakin sedikit atau pendapatannya menurun. Dia mengungkap jika salah satu pendorongnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 53.993 tenaga kerja di-PHK per Oktober 2024. PHK tersebut sebagian besar terjadi di industri manufaktur dengan 3 provinsi mencatatkan angka terbesar yaitu Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta.

Selain itu, jumlah penduduk kelas menengah yang selalu dibanggakan sebagai salah satu kemajuan ekonomi pun menurun. BPS mencatat persentase penduduk kelas menengah berdasarkan pengeluaran telah menurun dari 21,4% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024.

Lebih lanjut, konflik geopolitik di Eropa antara Rusia-Ukraina masih menjadi tantangan bagi perekonomian global. Hal itu diperparah dengan perang di kawasan Timur Tengah yaitu masalah Israel-Palestina yang kian melebar ke negara-negara di sekitarnya.

Teguh menekankan berbagai tantangan tersebut harus segera diantisipasi dari sekarang. Ia berharap agar antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah baru dapat menciptakan rebound pertumbuhan ekonomi pada 2025.

"Kebijakan jangka pendek bisa dengan penundaan implementasi PPN 12% serta perluasan bantuan sosial untuk kelompok kelas menengah yang terkena PHK. Setelah itu, jangka panjang, pemerintahan Prabowo-Gibran harus fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal," ujar Teguh.

Selain itu, terkait dana bantuan sosial sampai saat ini masih dibutuhkan bukan hanya bagi kelompok ekonomi bawah. Teguh menyebut jika dana itu diperlukan juga bagi kelas menengah yang terkena PHK agar mereka tidak jatuh miskin.

"Pemerintah baru sebaiknya tidak banyak melontarkan janji-janji yang tidak realistis serta melontarkan berbagai statement yang tidak produktif. Selain itu, pemerintah harus dalam waktu cepat memberikan solusi terhadap penurunan jumlah kelas menengah dan juga protes kelas menengah dengan program yang realistis," jelasnya.