.webp)
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menolak rencana kebijakan pemerintah yang akan mengimpor beras sekitar 500 ribu ton. Kebijakan ini dianggap bisa mempengaruhi sentimen pasar di tengah stok beras Sulsel yang surplus.
"Kalau memang terjadi impor (beras), kita berharap tidak akan masuk ke Sulsel. Kenapa? Karena kami boleh dikata tiada hari tanpa panen. Dan (impor beras) akan mempengaruhi sentimen pasar," kata Ketua HKTI Sulsel Lutfi Halide kepada wartawan, Rabu (7/12/2022).
Lutfi menuturkan, pihaknya berencana menyurat ke pemerintah pusat agar tidak melakukan impor beras. Kebijakan penolakan ini disebut demi melindungi petani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan bermohon kalau bisa ya jangan lah (impor beras). Mari kita lindungi petani kita," tegasnya.
Menurutnya, kebijakan impor beras akan merugikan petani. Dampaknya akan mempengaruhi stabilitas beras harga di pasaran.
"Mempengaruhi stabilitas harga, bahkan harga akan anjlok. Dampaknya nanti petani kita tidak mengurasi lagi tanamannya," urai dia.
Dia mengklaim, stok beras di Sulsel saat ini termasuk aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sulsel disebut surplus 3,2 juta ton beras.
"Sulsel surplus dari 1,4 juta hektare luas tanah itu bisa menghasilkan kurang lebih 5 juta ton lebih gabah kering panen. Kalau dikonversi ke beras itu masih surplus 3,2 juta ton. Kebutuhan kita cuma berapa, surplus kita di atas 2 juta ton," ungkap Lutfi.
Jika pemerintah akhirnya tetap memberlakukan kebijakan impor beras, pihaknya kekeh menolak impor tersebut masuk di Sulsel.
"Kalaupun sudah ditandatangani (kesepakatan impor beras) kami berdoa dan berharap jangan masuk di Sulsel. Kasihan kami di Sulsel ini, bertumpuk petani kita di beras," sebutnya.
"Jangan sampai nanti tidak optimal memelihara pertanamannya sehingga produksi nya turun sehingga akan dampaknya itu. Bagaimana kesejahteraan ini. Kami berdoa mudah-mudahan masih ada petani yang menanam padi," sambung Lutfi.
Rencana RI Impor 500 Ton Beras
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sudah menandatangani izin impor 500 ribu ton beras. Izin tersebut merupakan hasil rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
"Ratas memutuskan bidang pangan ada Bapanas, dipimpin Menko, dan bapak Presiden diputuskan kita harus menambah cadangan Bulog, tetapi dibeli di luar negeri," ujarnya ditemui di Kementerian Perdagangan, dilansir detikFinance, Rabu (7/12).
"Saya sudah teken surat perintah keputusan ratas, surat dari Menko, surat dari Bulog, meminta agar diizinkan itu untuk impor didatangkan beras 500 ribu ton," lanjutnya.
Hanya saja, saat ini beras tersebut belum resmi masuk ke Indonesia. Zulhas mengatakan masuknya beras impor tersebut tergantung dari kebutuhan dan keadaan stok di gudang Perum Bulog.
(sar/ata)
