Direktur Utama PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk Ali Said telah merilis keterangan resminya dengan judul 'GMTD Tegaskan: Sertifikat GMTD Tetap Utuh. Tidak Dibatalkan oleh Pengadilan. Menyesatkan Jika Menyatakan KALLA Dimenangkan Pengadilan'.
Pernyataan tersebut pun mendapat tanggapan dari Chief Legal & Sustainability KALLA Subhan Djaya Mappaturung. Saat dimintai tanggapan, Subhan hanya meresponsnya dengan tertawa.
"Mungkin beliau (Ali Said) kurang paham saja dalam membaca putusan pengadilan," ujar Subhan, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Subhan pun mempersilakan pihak GMTD apabila ingin membantah putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tersebut.
"Silakan Ali Said membantah putusan pengadilan. Ini kan duduk perkaranya GMTD menggugat, kemudian putusan Pengadilan Negeri Makassar menyatakan tidak dapat diterima. Itu artinya kan PT Hadji Kalla menang," tegas Subhan.
"Namanya menang NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)," sambungnya.
Bahkan dalam putusan tersebut, lanjut Subhan, jusrtu yang paling menarik ialah terungkapnya fakta persidangan bahwa riwayat tanah adat Persil Nomor 50 D IV Kohir 11 C1 atas nama Bunta Karaeng Mandalle yang menjadi dasar klaim perolehan tanah GMTD ternyata tidak berada di persil 50 D IV.
Majelis Hakim justru memperoleh fakta tanah adat yang dikaitkan dengan Bunta Karaeng Mandalle tercatat pada Persil Nomor 40 D I berdasarkan dokumen Buku Letter C Kecamatan Tamalate, yakni Persil 50 dan Persil 40.
"Itu fakta persidangan yang disampaikan saksi Sekrertaris Kecamatan Tamalate, Saddam Musma. Yang menarik adalah fakta ini menjadi pertimbangan penting Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusan atau sebagai Ratio Decidendi. Itu berarti bahwa letak lokasi lahan yang diklaim GMTD itu tidak berada di lokasi PT Hadji Kalla dan pertimbangan Majelis Hakim ini juga berkesesuaian dengan pernyataan yang pernah dikeluarkan Humas Pengadilan Makassar, bahwa tanah PT Hadji Kalla belum pernah dieksekusi," kata Subhan.
"Jadi, kalau Ali Said mengatakan sertifikat lahan milik GMTD tidak dibatalkan, ya tidak masalah. Karena memang bukan di situ objeknya," imbuhnya.
Oleh karena itu, dari fakta persidangan tersebutlah yang membuat kuasa hukum PT Hadji Kalla menyatakan terdapat dugaan pemalsuan dan penggunaan surat palsu.
"Ini akan kita laporkan," kata Subhan.
Terkait pernyataan Dirut GMTD yang ingin terus menempuh seluruh proses hukum selanjutnya, Subhan pun hanya meresponsnya dengan santai.
"Silakan saja, tidak perlu mengancam-ancam," kata Subhan.
Adapun pernyataan Humas PN Makassar Wahyudi Said disampaikan di hadapan awak media pada 7 November 2025 lalu.
"Jadi pada intinya, Pengadilan Negeri Makassar belum pernah melakukan eksekusi terhadap lokasi yang diklaim PT Hadji Kalla. Belum ada kegiatan apa pun, termasuk konstatering," ujar Wahyudi.
Saat dihubungi terpisah, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik Sulawesi Selatan (Sulsel) Farid Maruf Ibrahim menilai PT GMTD selalu mencari perlindungan di balik pemerintah, mulai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel hingga Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Gowa.
"Kalau dapat masalah, mereka biasanya merujuk sejarah berdirinya perusahaan tersebut, yang seolah-olah korporasi ini dibentuk dan dimiliki secara mayoritas oleh pemerintah setempat. Padahal faktanya sekarang sudah sangat berbeda. Sebagaimana terlihat dalam pernyataan GMTD kemarin, menegaskan perusahaan tersebut bukan sekadar entitas swasta, melainkan lahir atas prakarsa dan dukungan Pemerintah Pusat serta pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu untuk mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kawasan baru di Sulawesi Selatan," jelas Farid.
"Mereka menyebut saat ini, kepemilikan saham GMTD turut melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar. Sebagai orang Makassar hal ini yang saya sesalkan dari pihak GMTD, karena selalu membawa-bawa nama pemerintah setempat. Coba kita periksa secara objektif, kontribusi berupa deviden yang telah ditunaikan oleh pihak GTMD kepada 3 entitas pemerintah yang mereka bawa-bawa namanya, yaitu Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar dan Pemda Gowa," tambanya.
Subhan menjelaskan akhir tahun lalu, DPRD Sulsel mengungkap rendahnya dividen yang disetorkan ke kas pemerintah selama GMTD beroperasi puluhan tahun.
DPRD Sulsel justru menyebutkan kontribusi dividen yang disetorkan ke Pemprov Sulsel hanya sekitar Rp 6 miliar, ke Pemkot Makassar sekitar Rp 3 miliar, dan ke Pemda Gowa sekitar Rp 3 miliar selama korporasi tersebut beroperasi di daerah ini.
"Coba sebagai warga lokal, Anda perbandingkan nilai kontribusi tersebut dengan harga rumah mewah yang mereka pasarkan di sana selama 30 tahun lebih. Ibarat langit dan bumi," terang Farid.
"Jadi, sebaiknya GMTD kalau mau bawa-bawa nama pemerintah, coba berkaca dulu pada nilai dividen yang telah disetorkan," sambungnya.
Lebih lanjut, Farid menyampaikan terkait kontribusi tidak langsung, justru banyak perusahaan lain diluar dari PT GMTD yang juga memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Makassar dan sekitarnya, seperti Galesong Group, Phinisi Group, Tiran Group, IMB, KALLA, dan Bosowa.
"Sangat tidak relevan jika PT GMTD memberikan kesan seolah-olah sebagai perusahaan yang satu-satunya memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah," pungkasnya.
