.webp)
Program bedah rumah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), diproyeksikan menembus 734 unit di tahun 2026 dengan 352 di antaranya telah direalisasikan hingga Oktober. Ada dua alasan yang mendorong program ini masif dilakukan di Takalar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Takalar, Budiar Rosal Saleh mengungkap program ini masif dilakukan demi mendukung program Pemerintah Pusat. Selain itu, tidak kurang dari 5.000 warga Takalar memang tercatat memiliki rumah tidak layak huni.
"Jadi yang melatarbelakangi baik Pemda dan provinsi, bentuk dukungan program presiden program 3 juta rumah," ujar Budiar Rosal kepada detiksulsel, Jumat (30/10206).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian data kami per tahun 5.300-an itu data warga kami yang tidak mempunyai rumah layak huni," sambungnya.
Melalui alasan tersebut, membuat program bedah rumah di Takalar mendapatkan dukungan dari tiga sumber pembiayaan sekaligus. Yakni APBN, APBD Pemprov Sulsel, dan APBD Pemkab Takalar.
Rinciannya, melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) APBN yang di koordinir Balai Perumahan dan DPR RI menargetkan 580 unit dengan realisasi 298 unit yang tersebar di 64 desa/kelurahan dari 110 desa/kelurahan di 12 kecamatan. Kemudian program Pemprov Sulsel melalui Biro Kesra target 140 unit realisasi 40 unit di Kecamatan Laikang yang tersebar di desa 6, dan tahap kedua 100 unit masih berlanjut, Serta APBD Takalar target 14 unit sudah 100 persen selesai dan sudah ditempati warga.
"Jadi di Takalar khusus program bedah rumah ada 3 sumber dana," jelas Budiar.
Tak hanya itu, banyaknya rumah yang tidak layak huni menjadikan penguat alasan program bedah rumah tembus 734 unit di tahun 2026. Pemkab mencatat ada 5.300-an warga yang belum memiliki rumah layak huni sehingga bedah rumah terus digenjot.
Adapun kriteria penerima yakni berada pada desil 1-4, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan memiliki rumah tidak layak huni. Bentuk bantuannya ada yang rehab dan ada yang bangun baru total.
"Kalau Pemprov sama APBD itu sifatnya bangun baru. Ada memang rumah yang sudah tidak bisa direhab," pungkasnya.
