Program bedah rumah menyasar 734 unit di wilayah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dari jumlah tersebut, sebanyak 352 unit telah selesai direalisasikan pada tahun 2026 ini.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Takalar, Budiar Rosal Saleh, menjelaskan bedah rumah sebanyak 580 unit merupakan program pemerintah pusat serta 140 unit dari program Pemprov Sulsel. Sementara 14 unit lainnya merupakan program Pemkab Takalar.
"Jadi total 734 unit, yang sudah selesai 352 unit," kata Budiar saat dimintai keterangan detikSulsel, Jumat (30/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia merincikan, 580 unit program pusat merupakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dikoordinir Balai Perumahan dan DPR RI. Dari rincian tersebut, realisasinya 298 unit dan tersebar di 64 desa/kelurahan dari 110 desa/kelurahan di 12 kecamatan.
Kemudian 140 unit program Pemprov Sulsel melalui Biro Kesra, realisasinya 40 unit berada di Kecamatan Laikang, dan tersebar di 6 desa yakni Desa Panyangkalan, Desa Bontoparang, Desa Pattoppakang, Desa Laikang, Desa Cikoang, dan Desa Punaga. Tahap pertama 40 unit, tahap kedua 100 unit masih berlanjut.
Sementara itu, 14 unit program Pemkab Takalar melalui APBD sudah 100 persen selesai. Tersebar di Desa Kampung Beru, Desa Kalebbentang, Desa Sawakong, Kelurahan Sombalabella, Kelurahan Pappa, Kelurahan Panrannuangku, Desa Kalekomara, dan Desa Panyangkalan, dan sudah diserahterimakan dari Dinas PU ke penerima pada Oktober 2026 dan sudah ditempati.
Budiar mengatakan program bedah rumah ini sebagai dukungan program Presiden 3 juta rumah. Data Pemkab mencatat masih ada sekitar 5.300 warga Takalar yang belum memiliki rumah layak huni.
Dalam program ini, penerima memiliki kriteria, yakni termasuk dalam kategori desil 1-4, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta memiliki rumah yang tidak layak huni. Bentuk bantuannya ada yang rehab atau peningkatan kualitas dan ada yang dibangun baru total.
"Kalau Pemprov sama APBD itu sifatnya bangun baru. Ada memang rumah yang sudah tidak bisa direhab," pungkasnya.
