Laju Ekonomi Malut Tertinggi di RI, Sherly Tjoanda Bicara PR Pemerataan

Laju Ekonomi Malut Tertinggi di RI, Sherly Tjoanda Bicara PR Pemerataan

Tim detikcom - detikSulsel
Senin, 12 Okt 2026 19:35 WIB
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda saat peringatan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara. Dokumen Istimewa
Foto: Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda saat peringatan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara. Dokumen Istimewa
Sofifi -

Ekonomi Maluku Utara (Malut) tumbuh masing-masing 19% pada kuartal I dan 15% pada kuartal II. Capaian tersebut sekaligus menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengakui pertumbuhan ekonomi daerahnya yang tinggi belum sepenuhnya dirasakan seluruh masyarakat. Pemerataan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

Hal itu disampaikan Sherly dalam sambutan peringatan HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara pada Senin (12/10/2026). Dia menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi dan investasi yang perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya juga mendengar dan melihat langsung bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya inklusif dan merata. Masih banyak keluarga dan saudara-saudara kita yang belum merasakan manfaat pertumbuhan tersebut. Inilah pekerjaan rumah kita bersama," ujar Sherly Tjoanda dalam sambutannya.

Capaian pada kuartal I dan kuartal II 2026 melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi Malut seperti tahun sebelumnya. Sherly memaparkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada 2025 bahkan tercatat sekitar 34 persen.

"Tema HUT ke-27 Provinsi Maluku Utara adalah 'Tumbuhnya Harus Terasa'. Tema ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat: di dapur, di kantong, di dompet, dalam kehidupan ekonomi keluarga, pendidikan, dan kesejahteraan mereka," ungkap Sherly.

ADVERTISEMENT

Menurut Sherly, perkembangan investasi dan kawasan industri menjadi capaian yang patut disyukuri. Namun, pemerintah perlu memastikan kemajuan tersebut turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.

"Kita harus memastikan APBD digunakan sebaik-baiknya untuk mendorong kemajuan sekaligus pemerataan," katanya.

Sebagai informasi, Pemprov Maluku Utara juga menjalankan sejumlah program untuk memperluas manfaat pembangunan. Di antaranya renovasi rumah tidak layak huni, bantuan bagi nelayan, pembangunan jalan usaha tani, serta pembebasan biaya komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB.

Sherly berharap pembangunan Maluku Utara tidak hanya diukur dari capaian ekonomi dan program pemerintah, tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk keluarga yang masih tertinggal dan warga di pulau-pulau terjauh.



(hmw/hmw)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads